Indonesia dan Jepang Sepakat Kembangkan Kapasitas Pelabuhan Patimban

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenhub bersama Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sepakat untuk mengembangkan kapasitas Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Melalui penandatanganan dalam Minutes of Meetings on the Japanese Technical Cooperation for the Project for Capacity Development on Port Management Organization in Indonesia pada Kamis (02/06/2022).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Arif Toha mengatakan, proyek ini bertujuan meningkatkan kemampuan Pelabuhan Patimban dalam mengikuti pertumbuhan volume logistik yang signifikan di masa mendatang.

Baca juga: Kapasitas Pelabuhan Patimban Digenjot Bakal Setara Tanjung Priok

"Pada program kerjasama ini, KSOP Patimban ditunjuk sebagai rekanan JICA pada proyek ini dan akan bertanggung jawab memastikan proyek kerjasama dapat berjalan dengan lancar dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya," jelasnya dikutip dari situs resmi Ditjen Hubla Kemenhub.

Proyek ini dilaksanakan dalam kerangka Colombo Plan Technical Cooperation Scheme antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia.

Serta, merupakan salah satu dari kegiatan yang didanai melalui Hibah Pemerintah Jepang pada Tahun Anggaran 2022.

Menurut Arif, proyek ini mencakup kerja sama teknis di berbagai bidang, antara lain manajemen pelabuhan, keselamatan navigasi kapal.

Lalu pemeliharaan fasilitas Pelabuhan, termasuk kanal dan cekungan, pengembangan back-up area, serta pendidikan dan pelatihan terkait bidang tersebut.

Baca juga: Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban Resmi Dikelola Jepang

Pelaksanaan proyek kerja sama ini selama 36 bulan, di mana Kepala KSOP Patimban akan bertindak selaku Project Manager.

"Sedangkan experts dari JICA akan memberikan panduan teknis, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut," tukasnya.

Untuk memfasilitasi koordinasi antara organisasi yang terkait dalam pengimplementasian proyek ini, akan dibentuk Komite Koordinasi bersama yang disebut dengan JCC.

Anggotanya dari Kementerian/Lembaga atau stakeholder terkait, baik dari pihak Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang.