5 Desa di Bekasi Jadi Percontohan Program Nasional, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima desa di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dijadikan lokasi percontohan program data "Desa Presisi" secara nasional oleh pemerintah pusat.

Dilansir Antara, Camat Muaragembong Lukman Hakim mengatakan, implementasi program ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Dia menyebutkan, lima desa di wilayahnya yang menjadi lokasi percontohan Data Presisi yaitu Desa Pantai Harapan Jaya, Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Bahagia, dan Desa Jayasakti.

Lukman mengatakan, tujuan program tersebut sebagai upaya menentukan ketepatan perencanaan dan implementasi pengembangan desa menjadi strategis untuk dipakai ke sejumlah sektor.

"Data Desa Presisi ini nantinya menjadi sangat strategis dalam berbagai sektor guna mendapatkan big data yang valid dan akurat. Sebagai contoh, bisa sebagai bahan perencanaan pembangunan yang komprehensif, terarah, dan tuntas," kata Lukman, Kamis (19/5/2022).

Desa Presisi merupakan proyek kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB).

Metode pengambilan data dilakukan sejak April 2022-Juli 2022 untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang sesungguhnya.

Baca juga: Tujuh Desa di Sungai Menang Segera Dialiri Listrik, Ini Daftarnya

Kemudian, data yang diambil divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah desa, perangkat desa, hingga masyarakat desa, dan dibantu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB.

Hasil pendataan Desa Presisi bisa dijadikan peluang pemerintah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan, ini khususnya untuk penanganan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

"Ini menjadi kesempatan bagus bagi pemerintah desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga," ujar Dedy.

Dia berharap, data pembangunan daerah yang akurat dan presisi mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap berbagai perubahan  penyelenggaraan pemerintahan maupun perkembangan pembangunan.