Jelang Mudik Lebaran, Menteri PUPR Minta Jalan Tol dalam Kondisi Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang mudik Lebaran 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta setiap jalan tol berada dalam kondisi bagus sehingga dapat digunakan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Asosiasi Tol Indonesia (ATI) dalam surat bernomor 005/AT1/III/2022 perihal Arahan Menteri PUPR terkait persiapan jalur mudik Lebaran 2022.

Surat yang diteken oleh Ketua ATI Subakti Syukur dan Sekjen ATI Krist Ade Sudiyono ini memperkirakan, jumlah pemudik pada liburan Lebaran 2022 melonjak melebihi periode yang sama pada tahun 2019.

Apalagi dalam dua tahun terakhir pemerintah menerapkan pembatasan mobilisasi masyarakat karena Indonesia masih ada dalam kondisi Covid-19.

Baca juga: Masyarakat Diimbau Gunakan Angkutan Resmi Saat Mudik, Ini Alasannya

“Kondisi jalan tol khususnya yang digunakan sebagai jalur mudik diharaokan tidak hanya berada dalam kondisi yang layak untuk dilalui, tapi harus dalam kondisi bagus agar dapat digunakan oleh masyarakat,” jelas ATI. 

Selain itu, seluruh pengelola jalan to harus memastikan seluruh rest area berada dalam kondisi siap untuk melayani pemudik selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2022.

Musala dan peturasan di tempat istirahat (TI) dan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) harus dalam kondisi bersih dan air bersih yang tersedia dalam keadaan cukup karena akan digunakan.

Kegiatan proyek konstruksi yang mengganggu operasional jalan tol juga harus dibatasi. Kebersihan area jalur utama dari sisa material kegiatan proyek juga harus dijamin.

Baca juga: Mudik Gratis 2022 Tetap Bisa Terlaksana, asalkan...

“Kendaraan dan peralaan konstruksi tidak boleh berada pada jalur utama selambat-lambatnya H-10 Lebaran 2022, karena berpotensi menimbulkan kepadatan,” jelas ATI.

Menurut ATI, Menteri PUPR juga meminta pengelola jalan tol untuk menyediakan BBM motoris dan mobile workshop atau bengkel bergerak di beberapa ruas jalan tol yang menjadi jalur mudik. 

"Harus ada kordinasi dengan stakeholder terkait (Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan lain-lain) dalam pengaturan lalu lintas dan parir di dalam TI/TIP agar tidak terjadi kepadatan yang menyebabkan antrean pada jalur utama jalan tol," tambah ATI.