Padat Karya Tunai Kementerian PUPR 2021 Serap Rp 14 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 19 Agustus 2021, realisasi anggaran program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 58,01 persen atau senilai Rp 14,02 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran PKT Tahun 2021 sebesar Rp 23,34 triliun dan hingga akhir tahun ditargetkan dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

Program PKT ini di antaranya untuk pembangunan irirgasi kecil, sanitasi, jalan produksi dan rumah swadaya dengan melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

"Ini khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (19/08/2021).

Baca juga: Pemerintah Fokus Lima Sektor Infrastruktur Prioritas, Ini Daftarnya

Selain itu, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakya atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 173,93 miliar.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) 100.000 Ton Rp 49,47 milar dengan realisasi 45,87 persen.

Kemudian pembelian Rosin Ester Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.

Untuk mendukung PEN juga terdapat empat program lainnya yakni pengembangan pariwisata Rp 3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 57,81 persen.

Baca juga: Tahun 2022, BUMN Infrastruktur Dapat Dana Rp 86,4 Triliun

Lalu dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Rp 2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) Rp 161 miliar dengan progres 37,41 persen.

Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat ini progres fisik mencapai 54,72 persen dan keuangan 48,37 persen atau Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun.

Adapun kelima DSP tersebut yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang-Manado-Bitung.