Tahun 2022, BUMN Infrastruktur Dapat Dana Rp 86,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelontorkan pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur sebesar Rp 86,4 triliun dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur dan empat Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

BUMN Infrastruktur yang dimaksud adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perumnas, serta PT PLN (Persero).

Sementara empat BLU yang mendapatkan alokasi anggaran yaitu Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini dalam konferensi pers virtual yang dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Perekonomian RI, Selasa (17/08/2021).

"Untuk klaster infrastruktur Rp 86,4 triliun itu dalam berbagai bentuk PMN," jelas dia.

Sri Mulyani mengatakan, untuk klaster infrastruktur ini utamanya untuk jalan dan perumahan, disamping energi.

Baca juga: Hingga Agustus 2021, BUMN Ini Tuntaskan 25 Proyek Konstruksi

Penyertaan PMN bagi Hutama Karya diperuntukkan untuk penyelesaian konstruksi delapan ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS dengan target tambahan sepanjang 162 kilometer.

Selanjutnya Waskita dengan penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Adhi Karya untuk penyelesaian Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo dan Tol Yogyakarta-Bawen, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

Kemudian, BP Tapera dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kepemilikan rumah dan pembiayaan investasi dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit rumah.

Untuk PLN dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa.

Lalu, untuk PII untuk mendorong gearing ratio ke batas optimal sebesar 7,5 kali dalam rangka penjaminan pada proyek infrastruktur.

Alokasi anggaran untuk SMF untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target 200.00 rumah MBR.

Sementara LMAN untuk pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Perumnas untuk memperbaiki struktur permodalan dalam melanjutkan program "Satu Juta Rumah" bagi MBR.