Perusahaan Swasta Rela Bayar Mahal Demi Gedung Ramah Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas perusahaan di Asia Pasifik bersedia membayar biaya sewa premium untuk bangunan yang lebih ramah lingkungan.

Ini kabar baik karena sejalan dengan komitmen para pengembangan properti dengan konsep berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik, sebanyak 40 persen di antaranya menargetkan emisi karbon nol persen dan 40 persen lainnya berencana mewujudkannya pada tahun 2025.

Upaya dekarbonisasi real estat juga mendorong 80 persen pengguna dari segmen perusahaan untuk lebih memilih lokasi yang membantu mereka mengurangi emisi karbon.

Sementara 65 persen investor lainnya berkomitmen untuk lebih fokus pada investasi bangunan yang ramah lingkungan.

Fakta ini muncul dari laporan JLL Asia Pasifik yang melakukan survei terhadap lebih dari 550 pemimpin perusahaan real estat.

Baca juga: Terbesar di Asia Pasifik, Hilton Singapore Orchard Berisi 1.080 Kamar

Dalam laporan yang berjudul “Sustainable Real Estate: From ambitions to actions” ini ditemukan 90 persen perusahaan setuju mengatasi emisi dari sektor properti merupakan hal penting.

Tak hanya itu, para perusahaan pun ingin mencapai target emisi karbon nol persen. Ini menandakan era baru untuk portofolio sewa dan investasi di industri propert regional.

Chief Executive Officer APAC  JLL Anthony Couse mengatakan bagi perusahaan yang beroperasi di Asia Pasifik, pengurangan penggunaan aktivitas karbon memiliki kaitan erat dengan properti.

“Para pengguna mengharapkan solusi properti yang dapat mendukung agenda keberlanjutan mereka. Ini akan mendorong investor memprioritaskan investasi hijau, mengarahkan transformasi industri real estat menuju bangunan ramah lingkungan,” ujar Couse, Jumat (09/07/2021).

Namun belum semua pengusaha menunjukkan keseriusannya dalam berkomitmen untuk mewujdukan properti yang ramah lingkungan ini. 

Baca juga: Perang Tarif Sewa Perkantoran di Jakarta Terus Berlanjut

Ditemukan hanya 36 persen pengusaha yang berjanji untuk menindaklanjuti persoalan emisi yang berasal dari pemasok dan pelanggan mereka, selain dari operasional mereka sendiri.

Ini menunjukkan sebagian besar organisasi perlu berbuat lebih banyak untuk merealisasikan komitmen mereka menjadi tindakan nyata.

Di samping itu, perlu komitmen yang lebih kuat untuk mempercepat pencapaian target emisi karbon nol persen.

Perusahaan-perusahaan juga melihat sejumlah hambatan dalam mengejar target berkelanjutan di sektor properti.

Salah satunya adalah dukungan pemerintah. Sekitar 70 persen pengguna properti melaporkan kurangnya insentif pemerintah dan dukungan dari pemilik properti.

Selain itu, tiga dari empat perusahaan yang disurvei melihat infrastruktur teknologi yang kurang memadai sebagai sebuah rintangan dalam mencapai target tersebut.

Survei online yang dilakukan JLL ini mengambil responden dari 478 pengguna properti dan 76 investor dari berbagai negara di wilayah Asia Pasifik, terutama Australia, China, India, Jepang, dan Singapura.

Responden menjawab pertanyaan untuk menentukan tingkat kesempurnaan mereka dalam hal pemahaman dan implementasi prinsip keberlanjutan.

Setiap perusahaan kemudian diberi skor kesempurnaan antara 0 hingga 100 untuk melihat apakah mereka termasuk kategori ‘Terdepan’, ‘Sedang Berjalan’, atau ‘Memulai’.