Dilema Vietnam, Negara Komunis yang Sukses di Dunia Internasional

HANOI, KOMPAS.com - Saat bicara tentang negara-negara yang sedang naik daun, bisa dibilang Vietnam memang sedang menyita banyak perhatian. Dikenal punya masa lalu tersembunyi dan jajaran pemimpin yang tidak dikenal di seluruh dunia, Vietnam saat ini menjadi kembang desa bagi negara lain.

Tahun lalu, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping berkunjung ke negara ini.

AS meningkatkan hubungannya dengan Vietnam ke level tertinggi dengan apa yang disebut sebagai "mitra strategis yang luas".

Baca juga: Vietnam Rugi Panen hingga Rp 44,3 Triliun akibat Naiknya Permukaan Air Laut

Vietnam telah menyepakati 18 perjanjian perdagangan bebas yang sudah ada, maupun yang masih dalam perencanaan.

Kerja sama mereka diperlukan pada isu perubahan iklim, ketahanan rantai pasok atau kesiapsiagaan dalam pandemi, dan lainnya.

Negara ini dipandang sebagai pemain regional yang penting dalam eskalasi persaingan antara China dan AS dalam isu Laut China Selatan terkait sengketa klaim atas sejumlah pulau; dan Vietnam sebagai negara alternatif terbaik selain China untuk melakukan alihdaya manufaktur.

Tapi yang tidak berubah dari Vietnam adalah tangan besi yang digunakan Partai Komunis dalam mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan segala bentuk ekspresi politik.

Waswas dari pengaruh asing

Vietnam adalah satu dari lima negara komunis di dunia yang menganut satu partai.

Oposisi tidak diberi ruang dalam politik. Para pembangkang sering kali dipenjara, dan tekanan dari pemerintah menjadi lebih kejam terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Keputusan politik di tingkat elite partai kerap diselimuti kerahasiaan.

Bagaimanapun, sebuah dokumen internal yang bocor beberapa pekan lalu dari Politbiro Komite Pusat—badan legislasi tertinggi Vietnam—menunjukkan isyarat sikap para elite tertinggi partai mengenai hubungan negara dengan mitra internasional.

Dokumen yang dikenal sebagai Instruksi 24 ini diperoleh dari Project88—sebuah organisasi hak asasi manusia yang fokus pada Vietnam. Sejumlah referensi dari publikasi partai menunjukkan dokumen tersebut asli.

Instruksi itu dikeluarkan oleh Politbiro pada Juli tahun lalu, dan berisi peringatan keras mengenai ancaman kemanan nasional dari "kekuatan musuh dan reaksioner" yang masuk ke Vietnam melalui hubungan internasional yang berkembang.

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Pada 2019, seorang pengacara terkemuka Nguyen Van Dai (tengah) dan lima orang lainnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena aktivisme politik mereka.

Dokumen ini menggambarkan desakan kepada pejabat partai di semua tingkatan agar tegas membela diri terhadap pengaruh-pengaruh tersebut.