Operasi Peretasan China Kian Gawat, AS Tak Tinggal Diam

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS dalam beberapa bulan terakhir meluncurkan operasi untuk melawan operasi peretasan China.

Operasi ini sebelumnya kian meluas dan berhasil menyusupi ribuan perangkat yang terhubung ke internet.

Sumber terpercaya mengatakan pada Reuters jika Kementerian Kehakiman dan Biro Investigasi Federal AS meminta dan menerima otorisasi hukum menonaktifkan aspek kampanye peretasan China dari jarak jauh.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-704 Serangan Rusia ke Ukraina: Pertanda Buruk Bantuan AS | China Pantau Drama

Pemerintahan Biden semakin fokus pada peretasan, bukan hanya karena takut negara-negara akan mencoba mengganggu pemilu AS pada bulan November, namun karena ransomware juga mendatangkan malapetaka pada Perusahaan Amerika pada 2023.

Kelompok peretas yang menjadi pusat aktivitas baru-baru ini, Volt Typhoon, secara khusus telah membuat khawatir para pejabat intelijen.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menyusupi infrastruktur penting Barat, termasuk pelabuhan angkatan laut, penyedia layanan internet, dan utilitas.

Meskipun kampanye Volt Typhoon pertama kali terungkap pada Mei 2023, para peretas memperluas cakupan operasi mereka akhir tahun lalu dan mengubah beberapa teknik mereka.

Meluasnya sifat peretasan menyebabkan serangkaian pertemuan antara Gedung Putih dan industri teknologi swasta, termasuk beberapa perusahaan telekomunikasi dan cloud commuting.

Pemerintah AS meminta bantuan dalam melacak aktivitas tersebut.

Pelanggaran semacam itu dapat memungkinkan China mengganggu fasilitas penting di kawasan Indo-Pasifik dari jarak jauh yang dalam beberapa bentuk mendukung atau melayani operasi militer AS.

Baca juga: Ketua NATO: China Pantau Drama Bantuan AS ke Ukraina

Sumber mengatakan para pejabat AS khawatir para peretas berupaya mengganggu kesiapan AS jika terjadi invasi China ke Taiwan.

China, yang mengeklaim Taiwan memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya, telah meningkatkan aktivitas militernya di dekat pulau tersebut dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap apa yang disebutnya kolusi antara Taiwan dan AS.

Ketika negara-negara Barat pertama kali memperingatkan tentang Volt pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan bahwa tuduhan peretasan tersebut adalah kampanye disinformasi kolektif dari negara-negara Lima Mata.

Baca juga: Lansia di China Wariskan Kekayaan Rp 442 Miliar untuk Kucing dan Anjingnya

Dia merujuk pada kelompok berbagi intelijen negara-negara yang terdiri dari Amerika Serikat. Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Inggris.