PBB Dorong Reformasi Sistem Keuangan untuk Bantu Negara Miskin

JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (7/11/2023) menyerukan perombakan signifikan terhadap sistem keuangan global untuk membantu negara-negara termiskin di dunia.

PBB menyorot perjuangan negara miskin dalam mengisi kesenjangan keuangan yang sangat besar.

Dilansir dari CNA, laporan dari Konferensi PBB untuk Perdagangan, Investasi dan Pembangunan (UNCTAD) menyoroti bagaimana berbagai krisis, mulai dari pandemi Covid-19, inflasi yang melonjak, dan menurunnya investasi asing langsung telah menghantam negara-negara miskin dengan sangat keras.

Baca juga: Sekjen PBB: Gaza Menjadi Kuburan Anak-anak Setiap Hari

Sebanyak 46 negara yang disebut sebagai negara kurang berkembang atau LDC, mengalami perlambatan ekonomi yang tajam pada tahun-tahun pertama pandemi, sehingga pertumbuhan per kapita mereka tahun ini 16 persen di bawah target.

Sebagai konsekuensi dari perlambatan ekonomi, tambahan 15 juta orang telah terdorong ke dalam kemiskinan ekstrem.

Pada saat yang sama, negara-negara berkembang menghadapi krisis utang yang membengkak, mengeluarkan 27 miliar dollar AS pada tahun 2021 untuk membayar utang tersebut, naik 37 persen dari tahun sebelumnya.

Negara-negara tersebut saat ini menghabiskan hampir dua kali lipat untuk membayar utang mereka dibandingkan untuk layanan kesehatan.

Kepala UNCTAD Rebeca Grynspan mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa negara-negara tersebut berada dalam situasi yang sulit.

Dia juga memperingatkan bahwa mereka berada di tepi jurang fiskal.

Menghadapi tantangan yang begitu besar, badan PBB tersebut memperingatkan bahwa negara-negara kurang berkembang masih jauh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030, seperti yang telah disepakati oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015.

Baca juga: Perang Hamas-Israel Paling Mematikan bagi PBB, 88 Pekerjanya Tewas

"Saat ini, negara-negara tersebut saat ini menghadapi kesenjangan pendanaan tahunan sebesar 100 miliar dollar AS untuk memenuhi kebutuhan transisi SDG mereka," ujar Grynspan, seraya memperingatkan bahwa waktu negara-negera itu hampir habis.

Pertemuan PBB berupaya menyelamatkan janji untuk membantu masyarakat termiskin di dunia.

Baca juga: 18 Organisasi di Bawah Naungan PBB Desak Gencatan Senjata di Gaza

Meskipun negara-negara perlu berbuat lebih banyak untuk memobilisasi sumber daya domestik, ia menekankan bahwa mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya dari luar negeri dan memperingatkan bahwa sistem keuangan internasional yang ada saat ini tidak siap untuk membantu.