Konflik Israel-Palestina, Kegagalan PBB, dan Anarki Sistem Internasional

PEMBAHASAN terkait konflik antara Israel dengan Palestina seakan tidak kunjung ada habisnya. Konflik antara Israel dengan Palestina kembali memanas pascaserangan roket kelompok Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut dilakukan dalam suasana hari terakhir perayaan umat Yahudi di Israel, serta menambah panjang deretan pertumpahan darah yang terjadi di sekitar kawasan tersebut.

Serangan awal Hamas pada awal Oktober lalu juga tercatat sebagai peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah modern Israel, khususnya pascaperistiwa Holocaust.

Dilansir dari The Economist pada 12 Oktober 2023, korban tewas dari pihak Israel atas serangan tersebut diestimasikan mencapai 1.300 orang, dan korban luka-luka mencapai 3.300 orang.

Lebih lanjut, sekitar 150 orang dijadikan sandera pascaserangan tersebut.

Sementara jumlah korban tewas dari warga sipil Palestina akibat serangan balasan pasukan Israel hingga saat ini terestimasi mencapai 8.600 orang.

Ada beberapa catatan penting dalam serangan kali ini, yang salah satunya disinyalir merupakan buah dari kegagalan intelijen Israel.

Intelijen Israel gagal mengantisipasi maupun mencegah serangan awal dari Hamas tersebut, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dari warga sipil.

Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel telah mengeluarkan pernyataan mengutuk secara keras serta mendeklarasikan perang atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas.

Serangan balik dilakukan dengan melancarkan “Operation Iron Swords”, dengan mengupayakan isolasi di wilayah Gaza serta menerapkan operasi tempur skala besar di lingkungan perkotaan padat.

Sikap ini memantapkan posisi seorang Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri dalam memainkan peran yang strategis terhadap konflik Israel-Palestina, di mana ia telah menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Israel tersebut selama lebih dari 16 tahun.

Kegagalan PBB

Di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seakan menjadi lembaga yang kurang bertaji dalam kasus penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Sebagai organisasi internasional yang seringkali melakukan humanitarian intervention dalam berbagai konflik, kehadiran PBB seakan belum efektif dalam membantu penyelesaian permasalahan ini.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki sempat memohon kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendesak gencatan senjata, demi mengurangi potensi jumlah korban penduduk Gaza akibat serangan pasukan Israel.

Majelis Umum PBB menyetujui resolusi gencatan senjata terkait konflik perang di Gaza, serta menyerukan humanitarian truce (gencatan senjata kemanusiaan) antara pasukan Israel dan militan Hamas di Gaza, Palestina.