Sekjen PBB: Krisis Iklim Telah Membuka Pintu Neraka

PBB, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (20/9/2023) mengatakan kepada para pemimpin dunia bahwa krisis iklim telah membuka pintu neraka.

Dia mengatakan hal keras itu dalam pertemuan puncak di mana negara-negara pencemar utama seperti China dan Amerika Serikat tidak hadir.

Pembicaraan tersebut sebagian dibayangi oleh pengumuman dari Inggris, yang juga tidak hadir, bahwa mereka membatalkan kebijakan yang akan membantu negara tersebut mencapai tujuan net-zero.

Baca juga: Presiden Ukraina Minta PBB Cabut Hak Veto Rusia di Dewan Keamanan

Dilansir dari CNA, meskipun cuaca ekstrem meningkat dan suhu global mencapai rekor tertinggi, emisi gas rumah kaca terus meningkat dan bahan bakar fosil tetap disubsidi sebesar US$7 triliun setiap tahunnya.

Guterres telah menyebut KTT Ambisi Iklim sebagai forum yang sungguh-sungguh.

Dia juga menegaskan bahwa hanya para pemimpin yang telah membuat rencana konkrit untuk mencapai emisi rumah kaca nol bersih yang akan diundang.

Dalam pidato pembukaannya, ia menyinggung tentang panas yang mengerikan dan kebakaran bersejarah yang terjadi pada tahun 2023.

“Kita masih dapat membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat,” ujarnya, mengacu pada target yang dipandang perlu untuk menghindari bencana iklim jangka panjang.

“Umat manusia telah membuka pintu neraka,” Guterres memperingatkan.

Setelah menerima lebih dari 100 lamaran untuk ambil bagian, PBB merilis daftar 41 pembicara yang tidak termasuk China, Amerika Serikat, Inggris, Jepang atau India.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-573 Serangan Rusia ke Ukraina: Seruan Damai di Majelis Umum PBB | Drone Serang Lviv

Beberapa pemimpin besar tidak repot-repot melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tahun ini, termasuk Presiden Xi Jinping dari China dan Perdana Menteri Rishi Sunak dari Inggris.

Sunak juga memilih pada hari Rabu untuk mengumumkan bahwa ia mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050.

Ini termasuk mencabut larangan penjualan mobil yang sepenuhnya menggunakan bahan bakar fosil dan mengurangi target efisiensi energi untuk properti sewaan.

Baca juga: Di Majelis Umum PBB, Presiden Iran Sebut AS Perburuk Perang di Ukraina

Langkah ini dilakukan ketika Partai Konservatif yang dipimpin Sunak tertinggal dalam jajak pendapat dari oposisi Partai Buruh di tengah krisis biaya hidup.