Warga Myanmar Danai Perlawanan terhadap Kudeta Militer lewat Gim Online

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Ketika sejumlah serdadu Myanmar menangkap teman dan istrinya yang sedang hamil setelah kudeta pada Februari 2021, Ko Toot sangat marah.

Sejak saat itu dia memutuskan bergabung dalam upaya menggulingkan militer dari kekuasaan dengan menggunakan keterampilan Teknologi Informasi (TI) yang dia kuasai.

Gim seluler berbasis aplikasi yang ia kembangkan berdasarkan “peristiwa nyata” di negara tersebut dan telah terbukti sukses.

Baca juga: Myanmar Usir Diplomat Timor Leste Buntut Pertemuan dengan Pemerintah Bayangan

Berkat gim itu, dia dapat mengumpulkan dana untuk perlawanan anti-militer sekaligus membuat berang junta yang berkuasa.

“Mereka tidak pernah melakukan tindakan kriminal apa pun dalam hidup mereka,” kata Ko Toot tentang temannya dan istrinya yang ditahan karena mendukung gerakan pro-demokrasi.

Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka.

Baru-baru ini BBC menemukan informasi bahwa istri teman Ko Toot dibebaskan dalam waktu satu hari, tetapi teman Ko Toot ditahan selama sekitar satu setengah tahun.

Setelah penangkapan mereka, Ko Toot mendengar militer telah menahan istri dan bayi perempuan seorang aktivis pro-demokrasi yang tidak dapat ditemukan.

“Bayangkan, Anda adalah seorang anak kecil dan Anda tumbuh di penjara yang kotor, penuh tekanan, dan sadis, dan Anda tidak tahu apa yang terjadi. Itu membuat darah saya mendidih.”

Oleh sebab itu, Ko Toot, yang bekerja sebagai ahli TI, memutuskan dia harus menjadi bagian dari gerakan untuk menggulingkan militer yang "kejam dan berbahaya".

Dia lantas mulai mengembangkan permainannya.

Ko Toot berbicara kepada BBC melalui pesan teks pada aplikasi terenkripsi, dan tidak mau mengungkapkan lokasinya. Kami menggunakan nama samaran demi keselamatannya.

BBC INDONESIA Karakter-karakter dalam gim ini terinspirasi dari orang-orang nyata dari semua lapisan masyarakat, kata Ko Toot.

Lebih dari 4.000 orang tewas di tangan militer sejak saat itu, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. PBB mengatakan, jumlah korban tewas "kemungkinan jauh lebih banyak".

Mengukur jumlah korban pihak militer sulit dilakukan karena militer mengakui terdapat korban, tetapi tidak memberikan angka pastinya.