Kunjungan IAEA ke Korsel Terkait Limbah Fukushima Disambut Protes

SEOUL, KOMPAS.com - Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Seoul pada hari Sabtu (8/7/2023) saat kunjungan kepala pengawas nuklir PBB ke Korea Selatan.

Kunjungannya bertujuan untuk menenangkan ketakutan atas rencana Jepang untuk membuang air radioaktif yang diolah PLTN Fukushima yang terkena tsunami.

Rafael Grossi, direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tiba di ibu kota pada hari Jumat (7/7/2023).

Baca juga: China Akan Larang Impor Makanan dari Jepang, Buntut Buang Limbah PLTN Fukushima?

Dilansir dari Reuters, dia bertemu dengan menteri luar negeri dan seorang pejabat tinggi keselamatan nuklir selama kunjungan tiga harinya setelah menyelesaikan perjalanan ke Jepang.

Menteri Luar Negeri Park Jin mengatakan kepada posisi konsisten Grossi Seoul bahwa air yang terkontaminasi harus diverifikasi keamanannya.

Limbah juga harus dibuang dengan cara yang sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Park juga meminta bantuan IAEA dalam memverifikasi keamanan dan meyakinkan publik.

Awal pekan ini, IAEA mengatakan bahwa tinjauan dua tahun menunjukkan rencana Jepang untuk pelepasan air akan berdampak kecil terhadap lingkungan.

Pemerintah Korea Selatan mengatakan menghormati laporan IAEA dan bahwa analisisnya sendiri menemukan bahwa pelepasan itu tidak akan memiliki dampak yang berarti di perairannya.

Korea Selatan menghormati tinjauan IAEA atas rencana air limbah Fukushima Jepang

Baca juga: Alasan China dan Korsel Khawatir Jepang Buang Limbah PLTN Fukushima ke Laut

Ratusan orang termasuk anak-anak dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Korea turun ke jalan pada hari Sabtu untuk memprotes rencana pelepasan, beberapa membawa spanduk dan balon biru berbentuk ikan paus.

"Tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa pelepasan itu baik-baik saja karena tidak membahayakan manusia. Hewan juga hidup di lautan," kata mahasiswa Kim Han-bi.

Pada hari Minggu (9/7/2023), Grossi akan bertemu dengan anggota oposisi Partai Demokrat Korea yang mengkritik rencana Jepang tersebut.

Pemerintahan Presiden Yoo Suk Yeol bersikap tegas terhadap proposal pemecatan Jepang, karena mencoba memperbaiki hubungan dengan Jepang.

Baca juga: Terkait Fukushima, Korsel dan Jepang Akan Bertemu di KTT NATO

Namun rencana tersebut telah menimbulkan kemarahan dan kekhawatiran di kalangan warga Korea Selatan, mendorong beberapa pembeli untuk membeli garam laut .

Terlepas dari persetujuan Korea Selatan untuk rencana tersebut, larangan produk makanan dan makanan laut dari wilayah Fukushima akan tetap berlaku.