PBB Kecam Serangan terhadap Warga Sipil di Sudan

KHARTOUM, KOMPAS.com - Kepala misi PBB untuk Sudan, Volker Perthes, pada Selasa (25/4/2023) mengecam pengabaian terhadap hukum dan norma perang ketika warga sipil dan rumah sakit diserang.

"Kedua pihak yang bertikai telah berperang dengan mengabaikan hukum dan norma perang, menyerang daerah padat penduduk, dengan sedikit perhatian terhadap warga sipil, rumah sakit, atau bahkan kendaraan untuk memindahkan siapa saja yang terluka dan sakit," kata Volker Perthes.

Kesepakatan gencatan senjata 72 jam antara dua jenderal yang bertikai di Sudan, yang diumumkan Amerika Serikat pada Senin (24/4/2023), pun tidak sepenuhnya dipatuhi pada Selasa.

Baca juga: Apa Kepentingan Tentara Bayaran Rusia Grup Wagner di Sudan?

Sebab, kata Pertehes, sejumlah pertempuran masih terjadi di sekitar lokasi strategis di ibu kota, termasuk bandara internasional. Di beberapa lokasi, intensitas pertempuran bahkan meningkat.

"Belum ada tanda tegas bahwa keduanya siap untuk bernegosiasi secara serius, yang menunjukkan bahwa keduanya berpikir bahwa mengamankan kemenangan militer atas yang lain adalah mungkin," ucapnya,dikutip dari Kantor berita AFP.

Perthes menjelaskan hal demikian ketika berada di Port Sudan yang menjadi tempat PBB dan sejumlah negara asing berupaya merelokasi beberapa warga mereka.

Dia memperingatkan, bahwa pertempuran di Sudan telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan warga sipil yang menanggung bebannya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengulangi kekhawatirannya bahwa konflik di Sudan dapat menyebar ke negara lain di kawasan tersebut.

Baca juga:

• AS: Gencatan Senjata 72 jam Disepakati di Sudan
• Sekjen PBB Sebut Konflik di Sudan Terus Memburuk, Peringatkan Ini
• Beda Cara Indonesia dengan Negara Lain dalam Evakuasi Warga dari Sudan

"Sudan berbatasan dengan tujuh negara, semuanya terlibat dalam konflik atau melihat kerusuhan sipil yang serius selama dekade terakhir," katanya.

Guterres menegaskan, perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya mempertaruhkan masa depan negara itu.

"Ini juga menyalakan sekering yang dapat meledak melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun, dan membuat pembangunan mundur beberapa dekade," jelas dia.