Bosnia dan Herzegovina Ingin Segera Diterima Jadi Anggota Uni Eropa

SARAJEVO, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Bosnia dan Herzegovina Bisera Turkovic mendesak agar negaranya segera masuk keanggotaan Uni Eropa.

Turkovic meminta Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mendukung permintaan Bosnia dan Herzegovina untuk persetujuan yang lebih cepat atas status keanggotaan Uni Eropa.

Turkovic mengatakan, semakin cepat Bosnia dan Herzegovina masuk Uni Eropa, stabilitas di negara itu juga akan semakin aman, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Bertemu Kali Pertama Sejak Invasi, Menlu Rusia-Ukraina Gagal Capai Terobosan

Dia khawatir bahwa kelompok separatis Serbia telah mendorong pemisahan wilayah dari Bosnia dan Herzegovina dengan persetujuan diam-diam dari Rusia.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina.

Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky dalam sebuah wawancara yang disiarkan ABC News pada Senin (7/3/2022) dan ditujukan untuk "menenangkan" Moskwa.

Baca juga: Dijatuhi Sanksi Besar-besaran, Kremlin Akui Ekonomi Rusia Bergejolak

Zelensky menambahkan, dia terbuka untuk berkompromi pada status dua wilayah pro-Rusia yakni Donetsk dan Luhansk, yang diakui Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai wilayah merdeka sebelum melancarkan invasi pada 24 Februari.

"Saya telah tenang mengenai pertanyaan ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina," kata Zelensky.

"Aliansi (NATO) takut akan hal-hal kontroversial, dan konfrontasi dengan Rusia," tambah dia, dikutip dari AFP, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Sekutu Putin Yakin Rusia Akan Keluar Sebagai Pemenang

Mengacu pada keanggotaan NATO, Zelensky mengatakan melalui seorang penerjemah bahwa dirinya tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut.

Rusia sendiri telah mengatakan tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO.

Dalam beberapa tahun terakhir, NATO telah berkembang lebih jauh ke timur untuk mengambil negara-negara bekas blok Uni Soviet. Hal tersebut membuat marah Kremlin.

Rusia melihat perluasan NATO sebagai ancaman, seperti halnya postur militer sekutu baru Barat ini di depan pintunya.

Baca juga: Sanksi Bertubi-tubi, Perusahaan Rusia Hadapi Masalah Pembiayaan