Menerka Makna Surat Hamas ke Jokowi, Pakar: Indonesia Harus Bijak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Lantas apa maksud sebenarnya surat dari pimpinan Hamas tersebut?

Guru Besar Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana awalnya menjelaskan surat tersebut dari latar belakang dua faksi yang ada di Palestina yakni Hamas dan Fatah.

Menurutnya Hamas dan Fatah memiliki orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yang berbeda.

Baca juga: Hamas Minta Dukungan Jokowi dan Indonesia Soal Palestina

"Pertama yang perlu dipahami adalah di Palestina ada dua faksi yang saling bersaing dalam orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yaitu Hamas dan Fatah."

"Hamas dominan dan menguasai Gaza sementara Fatah dominan dan menguasai Tepi Barat (West Bank). Ini dua lokasi yang berbeda dan dipisahkan oleh wilayah yang dikuasai oleh Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi DW Indonesia, Kamis (20/5/2021).

Hikmahanto menyebut insiden yang terjadi di Yerusalem Timur merupakan daerah yang dikuasai oleh faksi Fatah sedangkan faksi Hamas menguasai wilayah jalur Gaza yang sempat dihujani roket oleh Israel. Sementara itu, kata dia Presiden Palestina Mahmoud Abbas berasal dari Fatah.

"Kejadian di Yerusalem Timur kemarin ada di daerah yang dikuasai oleh Fatah. Sementara peluncuran roket ke Israel dari Gaza. Saat ini Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas hasil pemilu berasal dari Fatah," ucapnya.

Kemudian Hikmahanto menjelaskan kedua faksi di Palestina tersebut juga menjadi penyebab pecahnya suara negara-negara di Timur Tengah dalam menentukan sikap terkait konflik antara Israel dan Palestina.

"Ini yang mengakibatkan negara-negara di Timur Tengah tidak bulat dalam pengambilan keputusan di OKI. Iran mendukung Hamas sementara negara-negara mayoritas Arab mendukung Fatah. Nah, Iran dan kebanyakan Negara Arab punya pandangan politik yang bertentangan," jelasnya.

Baca juga: Gaza Palestina Hari Ini: Israel dan Hamas Umumkan Gencatan Senjata

"Surat Hamas perlu disikapi dengan bijak”

Lantas apa hubungan fakta tersebut dengan surat yang dikirimkan oleh Hamas kepada Jokowi? Hikmahanto berpendapat surat itu bisa bermakna agar Indonesia mengambil sikap mendukung salah satu faksi. Karena itulah, Hikmahanto mewanti-wanti agar Indonesia bijak menanggapi surat tersebut.

"Di sini Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam sedang ditarik-tarik untuk berada di belakang salah satu faksi yang ada di Palestina, bahkan mungkin kelompok negara-negara yang ada dalam OKI," ungkapnya.

"Artinya jangan sampai Indonesia ikut dalam perpolitikan dalam negeri Palestina. Indonesia tentu mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, bukan untuk mendukung salah satu faksi perpolitikan dalam sistem ketatanegaraan Palestina."

"Oleh karenanya kalau Hamas meminta dukungan Presiden Jokowi maka perlu disikapi dengan bijak," lanjut Hikmahanto.

Indonesia dinilai harus mengedepankan sisi kemanusiaan

Hikmahanto lantas memberi masukan agar Indonesia cukup menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif terkait surat tersebut. Fokus Indonesia, kata dia, bukan mendukung kekerasan, melainkan mendorong negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata.

"Ingat Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita sangat berpihak agar rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Prioritas perhatian Indonesia saat ini adalah gencatan senjata dari semua pihak, bukan dukung-mendukung terkait penggunaan kekerasan."