PM Thailand Diberi "Kekuatan" Baru Cegah Penyebaran Covid-19

BANGKOK, KOMPAS.com – Kabinet Thailand memberi Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha kekuatan baru yang lebih besar untuk mengekang penyebaran Covid-19.

Namun, pemberian kekuatan tersebut dikhawatirkan justru digunakan sebagai alat politik untuk menekan perbedaan pendapat.

Thailand sedang berjuang untuk menahan gelombang ketiga Covid-19 sejak muncul klaster kehidupan malam ibu kota Thailand, Bangkok.

Baca juga: Tak Pakai Masker saat Rapat, PM Thailand Didenda Rp 2,7 Juta

Kewajiban memakai masker dan pembatasan sosial rupanya tidak banyak membantu memperlambat meningkatnya jumlah kematian akibat Covid-19 di Thailand.

Karena itulah, pemerintahan Prayut didera kritik karena gagal mengendalikan pandemi di “Negeri Gajah Putih”.

Thailand juga lamban dalam memvaksinasi rakyatnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Negara tersebut baru memvaksinasi 1,2 juta orang sejak kampanye vaksinasi dimulai dua bulan lalu sebagaimana dilansir AFP, Rabu (28/4/2021).

Pada Selasa (27/4/2021), kabinet mengeluarkan resolusi yang mentransfer tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki sejumlah menteri ke perdana menteri.

Baca juga: Kelompok Etnis Bersenjata Myanmar Rebut Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan Thailand

Transfer tupoksi yang bisa dianggap sebagai transfer “kekuatan” tersebut membuat Prayut bertanggung jawab atas beberapa undang-undang mulai dari Undang-Undang Pengendalian Senjata hingga Undang-Undang Kejahatan Komputer.

Transfer “kekuatan” tersebut juga membuat Prayut bertanggung jawab atas undang-undang kontroversial yang menurut para kritikus memperluas pengawasan dan penyensoran pemerintah.

Langkah tersebut memungkinkan Prayut berkuasa memberikan izin, persetujuan, dan perintah untuk membantu mencegah, mengoreksi, menekan, dan menghalangi "situasi darurat".

Pihak berwenang mengatakan, kekuatan baru itu ditujukan untuk mengatasi krisis Covid-19 di Thailand.

Pemberian "kekuatan" baru terhadap Prayut langsung dibanjiri kritik dari berbagai pihak oposisi.

Baca juga: Netizen Thailand Ramai-ramai Jual Cicak demi Harga Rp 138.000 Per Kg

Pada Rabu, pemimpin partai oposisi Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, mengecam Prayut karena pemerintahannya tidak kompeten dalam menangani wabah virus corona.

"Mereka tidak dapat menyelesaikan krisis politik dan ekonomi, justru menambahkan krisis kepercayaan rakyat ke dalam daftar," kata Pita.