Pastikan Kudeta Myanmar Gagal, Sekjen PBB Akan Menggalang Tekanan secara Global

NEW YORK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres berjanji akan memobilisasi tekanan internasional yang cukup pada militer Myanmar "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal".

Hal itu disampaikan ketika Dewan Keamanan PBB mencoba untuk merundingkan pernyataan tentang krisis tersebut, melansir Reuters pada Rabu (3/2/2021).

Tentara Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin negara lainnya pada Senin (1/2/2021).

Hal itu menyusul klaim atas "kecurangan pemilihan" yang dicetuskan pihak militer. Kekuasaan pemerintahan kemudian diberikan kepada Panglima Militer Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres dalam wawancara yang disiarkan oleh The Washington Post pada Rabu (3/2/2021).

"Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu-pemilu yang saya yakini berlangsung norma, dan setelah periode transisi yang besar."

Baca juga: Warga Myanmar Tandai Penolakan Kudeta Militer dengan Pukul Panci hingga Bunyikan Klakson

Pengambilalihan militer memotong transisi panjang Myanmar menuju demokrasi dan mengundang kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 anggota sedang merundingkan kemungkinan mengeluarkan pernyataan.

Rancangan awal yang diajukan oleh Inggris mengutuk kudeta tersebut, dan menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menuntut segera membebaskan mereka yang ditahan.

Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus. Sementara para diplomat menilai penggunaan kata dalam pernyataan itu mungkin perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang secara tradisional “melindungi” Myanmar di Dewan Keamanan.

Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, menurut dokumen polisi yang ditinjau pada Rabu (3/2/2021).

"Aung San Suu Kyi - jika kita dapat menuduhnya - adalah karena dia terlalu dekat dengan militer, apakah dia terlalu melindungi militer, yaitu dalam kaitannya dengan apa yang telah terjadi dengan serangan dramatis tentara militer terhadap Rohingya," kata Guterres.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Semakin Takut Kembali ke Myanmar Setelah Kudeta

Tindakan keras militer 2017 di Negara Bagian Rakhine Myanmar mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Di sana mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.

Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis. Tuduhan ini dibantah militer Myanmar.

Guterres mengatakan, semua yang ditahan oleh militer selama kudeta harus dibebaskan dan ketertiban konstitusional dipulihkan.

"Saya berharap akan memungkinkan untuk membuat militer di Myanmar memahami bahwa ini bukan cara untuk memerintah negara dan ini bukan cara untuk bergerak maju," katanya.