Setelah Dipecat, Mahathir Gugat Muhyiddin di Pengadilan Tinggi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Dr Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia beserta empat anggota parlemen lainnya melayangkan gugatan untuk menantang Muhyiddin Yassin dan kubunya.

Gugatan itu dilakukan karena pihak Bersatu telah memutus keanggotaan dan peran kepemimpinan mereka secara efektif hampir dua pekan lalu, selain juga menuntut kompensasi.

Di dalam gugatan mereka yang menuntut 26 perintah pengadilan sebagaimana dilansir Malay Mail, Dr Mahathir dan kubunya menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin tidak lagi bertindak sebagai pemimpin partai, dan penunjukkan Hamzah Zainuddin sebagai sekretaris jenderal partai Bersatu tidaklah sah. 

Baca juga: Ditanya Apa Punya Masalah dengan Anwar Ibrahim, Mahathir: Tanya Sendiri ke Dia

Gugatan itu dilayangkan Selasa sore (9/6/2020) di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Selain Mahathir yang mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Partai Bersatu, empat anggota parlemen yang ikut melayangkan gugatan di antaranya Mukhriz Mahathir selaku wakil presiden partai, Syed Saddiq Abdul Rahman selaku ketua pemuda partai, Maszlee Malik dan Amiruddin Hamzah.

Bersama Mahathir, mereka berlima bersikeras bahwa mereka masih berada di dalam keanggotaan Bersatu meski partai itu telah mengeluarkan mereka pada 28 Mei lalu.

Dua lainnya yang terdaftar telah mengajukan gugatan adalah Marzuki Yahya yang dikatakan Partai Bersatu tidak lagi bertindak sebagai sekretaris jenderal meski desakan dirinya akan statusnya di partai itu terus berlanjut.

Baca juga: Menuju Pertarungan Terakhir Mahathir Mohamad

Juga partai Bersatu itu sendiri yang menurut enam orang tersebut membawa gugatan melalui mereka.

Ada pun empat orang yang dituntut Mahathir dan kubunya itu adalah Muhyiddin Yassin, Hamzah, Muhammad Suhaimi Yahya (yang beri surat pemberhentian untuk Mahathir dan empat kawannya) dan Masyati Abang Ibrahim.

Baca juga: Mahathir Janji akan Tantang Keputusan Pemecatan dari Muhyiddin

Apa yang sebenarnya diinginkan Mahathir dan kubunya?

Dalam 61 halaman klaim pernyataannya, Dr Mahathir dan kuburnya mendaftar 26 perintah pengadilan yang mereka tuntut dari pengadilan.

Di antaranya termasuk menuntut pengadilan mendeklarasikan bahwa Dr Mahathir adalah anggota sah dan ketua partai Bersatu yang telah memenangkan jabatan kedua dengan telak dalam pemilihan partai.

Mereka juga menginginkan agar pengadilan mendeklarasikan bahwa Mukhriz masih sah sebagai anggota dan menjadi wakil presiden partai Bersatu begitu pun dengan Syed Saddiq, Maszlee dan Amiruddin yang juga masih sah sebagai anggota dan bisa dicalonkan sebagai kandidat terhormat untuk posisi mereka masing-masing sebagai ketua pemuda, anggota dewan tertinggi, dan wakil presiden Bersatu.

Baca juga: Muhyiddin: Mahathir Tidak Dipecat, Tapi...

Mereka juga menuntut pengadilan mendeklarasikan pemutusan keanggotaan yang ada di dalam surat yang dikeluarkan Suhaimi pada 28 Mei kepada mereka dan pertemuan dewan tertinggi partai Bersatu pada 4 Juni lalu tidak sah.

Mahathir dan kubunya juga menginginkan pengadilan mendeklarasikan bahwa Marzuki adalah sekretaris jenderal Bersatu yang sah, serta kandidat yang sah untuk merebut posisi wakil presiden dalam pemilihan partai yang akan datang.

Juga memutuskan deklarasi pembatalan kedua surat Muhyiddin pada 18 Maret yang memberitahukan tentang pemecatan Marzuki dari posisinya sebagai sekretaris jenderal dan keputusan terkait melalui pertemuan dewan tertinggi pada 4 Juni lalu.

Baca juga: Mahathir Mohamad Dipecat Partai Bersatu, bersama Putranya dan Syed Saddiq

Selain mencari pengakuan pengadilan atas keanggotaan partai mereka dan peran kepemimpinan partai, Dr Mahathir dan kubunya juga ingin agar pengadilan mendeklarasikan penghentian keanggotaan Muhyiddin, Hamzah dan Suhaimi dari partai Bersatu.

Mereka juga meminta pengadilan untuk menghentikan keanggotaan semua anggota Bersatu yang memegang jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sekretaris politik, pejabat khusus atau penunjukan di lembaga pemerintah atau pun perusahaan terkait dengan pemerintah saat ini.

Mereka juga meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Muhyiddin bukanlah ketua sementara untuk Bersatu sejak 24 Februari dan membatalkan semua pertemuan dewan tertinggi Bersatu yang dipimpin Muhyiddin sejak 24 Februari serta membatalkan pula seluruh keputusan yang dibuat dalam pertemuan itu.

Baca juga: Mahathir: Jika Saya Ingin Berkhianat, Saya Sudah Jadi PM Lewat Kubu Lain

Mereka juga mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyatakan bahwa penunjukan Hamzah sebagai sekretaris jenderal adalah tidak sah, dan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Hamzah dalam kapasitasnya akan dibatalkan.

Mereka juga meminta kompensasi yang ditentukan oleh pengadilan, serta keringanan atau perintah lain yang menurut pengadilan cocok.