Jumlah Siswa yang Lolos SNBP 2024 Menurun, P2G Ungkap Alasannya

KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melakukan survei yang mengungkapkan bila terjadi penurunan jumlah siswa secara nasional yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.

P2G mengatakan, penurunan ini akibat dari para siswa yang merupakan angkatan pertama Kurikulum Merdeka.

Data ini dihimpun berdasarkan angket yang disebarkan kepada sekolah-sekolah Penggerak jenjang SMA secara nasional yang mengikuti SNBP 2024.

P2G juga mencatat banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tidak meloloskan siswa yang mendaftar menggunakan rapor Kurikulum Merdeka. 

Meski begitu, P2G juga mencatat ada lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang secara khusus menambah kuota SNBP 2024.

Baca juga: P2G: Siswa Angkatan Pertama Kurikulum Merdeka Sedikit yang Lolos SNBP 2024

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriyansyah.

Ia mengatakan, lima PTN ini melakukan perbaikan data dengan menambah dan jumlah siswa yang diterima melalui jalur SNBP dari SMA Sekolah Penggerak Angkatan I pada awal April 2024.

Kelima PTN ini ialah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret (UNS), UPN, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Diponegoro ( Undip).

Pihak P2G berharap PTN lain bisa mengikuti langkah nyata yang diputuskan kelima PTN.

Selain itu, ia memberikan rekomendasi bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar proses SNBP bisa lebih fair.

Misalnya, P2G mendesak agar Kemdikbud Ristek membuat pernyataan resmi sebagai respon kekisruhan SNBP 2024, untuk menenangkan hati para orangtua dan siswa.

Baca juga: Cerita Orangtua Vivi, Siswa Berusia 16 Tahun yang Lolos SNBP 2024

“Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemdikbud Ristek mengenai persoalan SNBP atau seleksi masuk PTN yang mempertimbangkan rapor siswa,” ungkap Feriyansyah, dari rilis yang diterima Kompas.com pada Jumat,(19/4/2024). 

P2G juga mendesak Kemdikbud Ristek segera melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan stakeholder utama kebijakan SNBP, yaitu Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dan PTN, juga termasuk pihak sekolah-sekolah kedinasan.

Ia juga meminta Kemendikbud Ristek juga harus mensosialisasikan implementasi Kurikulum Merdeka ke PTN dan sekolah kedinasan sampai pada level teknis. Tidak hanya formalitas di level pejabat kampus.

“Jadi skema aturan teknis SNBP dan sekolah kedinasan harus adaptif dengan kebijakan Kurikulum Merdeka, jangan sebaliknya,” tambah Feriyansyah.