Pakar UGM: Reshuffle Kabinet Jokowi demi Akomodasi Kepentingan Parpol

KOMPAS.com - Pakar Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, pergantian 2 orang menteri dan pengangkatan 3 orang wakil menteri yang dilakukan Presiden Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.

Disamping memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.

Baca juga: 10 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2021-2023

"Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata," ucap dia melansir laman UGM, Kamis (16/6/2022).

Asal tahu saja, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Lalu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain Zulkifli Hasan, ada 3 orang wamen yang dilantik Jokowi merupakan bagian representasi dari parpol pendukung pemerintah.

Meski PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.

"Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen," ucap dia.

Namun pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Tjahjanto, menurut dia, makin menegaskan bahwa ingin memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengan Jokowi.

"Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya, presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat," jelas dia.

Baca juga: 3 PTS Terbaik Indonesia Versi QS WUR 2023, Bisa Jadi Pilihan Kamu

Alasan pergantian posisi Menteri Perdagangan

Dia mengaku, pergantian Menteri Perdagangan sebagai jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Apalagi ditemukannya kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO.

"Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag Lutfi menangani minyak goreng. Tapi posisi Mendag digantikan dari politisi belum tentu ada jaminan efektifitas. Meski sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan tapi kepentingan politik dalam Kemendag makin menguat," papar dia.

Alasan pergantian posisi Menteri ATR/BPN

Sementara pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan.

Padahal pertanahan dan tata ruang ini, lanjut dia, sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.

Baca juga: Kenali Ramsay Hunt Syndrome yang Diidap Justin Bieber dari Dokter UGM

"Artinya peran pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan," tukas dia.