Pramuktamar Muhammadiyah, UMJ Sorot Soal Rekonstruksi Sistem Tata Negara

KOMPAS.com - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi satu dari 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ditunjuk menyelenggarakan seminar pramuktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022.

Sebagai tuan rumah, UMJ menyorot tema "Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam seminar yang diselenggarakan pada Rabu, 16 Maret 2022, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ secara hibrid.

Dalam sambutan, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma’mun Murod menjelaskan, tema yang diusung kali ini merupakan tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian.

"Merekontruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal, maka harus ada pembangunan kembali sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini," ungkap Rektor UMJ.

Rektor UMJ menyampaikan, sistem yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula. Rektor juga melihat ada beberapa undang-undang sebagai produk sistem bernegara yang minim partisipasi publik.

Rektor UMJ berharap dari seminar ini akan melahirkan banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem tata negara.

Dalam kesempatan sama, Prof. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa seminar ini sebagai bagian dari upaya bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan.

"Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah," ujar Prof. Abdul Mu'ti.

Berkaitan dengan tema seminar, Prof. Jimly Ash-Shiddiqe yang menjadi pembicara kunci menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi.

Baca juga: Alasan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM

"Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi," ujar Prof. Jimly.

Menurutnya perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. "Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Sekarang budayanya masih feodal, tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figur," tegasnya.

Dari isu presidensial hingga sistem pemilu

Dipandu oleh Lusi Andriyani, selaku moderator seminar sesi pertama diawali dengan narasumber pertama, Titi Anggraini, yang membawakan tema "Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial".

Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan naiknya indeks demokrasi Indonesia yang diluncurkan The Economics, menurutnya ada kontradiksi dari faktor yang menyebabkan kenaikan indeks.

Pada akhir pemaparan, Titi berpendapat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi bagian dari kontrol.

Pembicara kedua, Endang Sulastri, yang pernah menjabat komisioner KPU mengangkat tema "Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi".