Prodi Ilmu Pemerintahan, Membangun Mazhab Indonesia yang Berpihak pada Rakyat

KOMPAS.com - Program studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan masih memiliki tantangan besar dalam melakukan transformasi materi pengajaran dari pengaruh besar mazhab Eropa Kontinental dan Anglo Saxon ke Ilmu Pemerintahan khas Indonesia yang berpihak pada rakyat dan desa.

Isu besar ini mengemuka dalam webinar nasional “Membingkai Ulang Ilmu Pemerintahan” yang digelar Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” bekerja sama dengan Kesatuan Prodi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) pada Rabu, 17 Februari 2021.

Dalam acara diikuti 268 dosen dan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dari seluruh Indonesia mengemuka pascakolonialisme, perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia diwarnai dengan pengaruh nilai-nilai kolonialisme, developmentalisme dan neoliberalisme.

Ilmu pemerintahan yang berkembang jauh dari nilai-nilai sistem pemerintahan Indonesia yang dipandang sudah mengenal sistem pemerintahan Majapahit, Sriwijaya dan Mataram.

"Ilmu pemerintahan yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh Mazhab Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Mazhab Eropa kontinental mempersepsi ilmu pemerintah identik dengan birokrasi," jelas Sutoro Eko Yunanto.

Baca juga: 20 Prodi dengan Nilai UTBK-SBMPTN 2020 Tertinggi

Sementara itu, tambahnya, Mazhab Anglo Saxon mempersepsi ilmu pemerintahan bagian dari ilmu politik (administrasi negara). "Ironinya para ilmuwan politik dan pemerintahan menerima nilai-nilai tersebut tanpa mempertanyakan atau mengkritisnya," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Prof. Utang Suwaryo, Guru Besar Fisip Universitas Padjajaran sekaligus Ketua Umum KAPSIPI menyampaikan kemungkinan untuk mengangkat mazhab sendiri dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia.

“Kita pun bisa dan memungkinkan menciptakan mazhab sendiri yang berbeda, dan itu dalam dunia ilmu merupakan suatu hal yang wajar, karena ilmu lahir dari pemikiran dan penelitian tentang dunia empiris," ujar Prof. Utang.

"Dengan demikian pola pikir kita tidak tergantung, tidak terpaku atau didikte oleh kubu atau mazhab yang ada," tegasnya.

Titin Purwaningsih salah satu pembicara menyampaikan Ilmu Pemerintahan dari Perspektif Anglo Saxon dan memaparkan kaitan antara Ilmu Pemerintahan dengan Administrasi Negara.

“Ilmu Pemerintahan dianggap sebagai Ilmu Administrasi Negara. Dalam struktur pemerintahan, terdapat pemimpin dan staf. Secara umum, banyak muncul School of Government, namun kajiannya lebih ke administrasi publik daripada ilmu pemerintahan,” jelas Titin.

Guno Tri Tjahjoko, Ketua Panitia, berharap Webinar Nasional dapat memberikan masukan untuk membingkai ulang Ilmu Pemerintahan khas Indonesia yang berpihak pada rakyat dan desa.