Pembeli Hasil Tambang Ilegal Diancam Pidana, Wagub Jabar Sebut Sama dengan Penadah

KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau semua investor, kontraktor, atau pengembang yang beroperasi di Jawa Barat, jika ada kebutuhan material hasil tambang agar menggunakan material dari perusahaan tambang yang berizin.

Hal ini dilakukan demi kebaikan berinvestasi sehingga kegiatan bisnis berjalan lancar.

"Jika asal-asalan, tidak tertib, nanti akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya. Sewaktu-waktu bisa disidak terkait perizinannya dan sering terjadi galian ilegal menjual materialnya di bawah harga legal, kena yang ilegal jelas tidak bayar pajak," imbau Pak Uu, sapaan karib Uu Ruzhanul kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Minggu (16/1/2022).

Baca juga: Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Pak Uu menegaskan, Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama pihak terkait akan menindak tegas penambangan ilegal, termasuk mata rantainya.

Dianggap penadah

Oleh karena itu, ia juga mengimbau perusahaan kontruksi, pengembang dan sejenisnya ataupun masyarakat agar tidak membeli material dari hasil galian ilegal.

Sebab, kata Pak Uu, menerima produk ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan kata lain membeli tambang ilegal sama saja dengan membeli barang curian atau bisa disebut penadah.

"Termasuk yang di Cirebon, oleh karena itu dengan kenyataan seperti itu kami Pemprov akan sidak pada saat-saat tertentu ke beberapa wilayah, termasuk di antaranya Cirebon, dan tidak menutup kemungkinan kalau benar-benar itu ilegal kami akan minta aparat untuk segera menutup sebagai bentuk keadilan pemerintah sebagai pembeda ilegal dengan legal," tambahnya.

Merusak alam

Belum lagi, penambangan ilegal juga rentan dengan kerusakan alam karena proses penambangan yang tidak teratur dan cendrung bersifat sporadis. Bahkan nyawa para penambang sendiri kerap jadi taruhannya. Tentunya karena faktor keselamatan kerja tidak terlalu diperhatikan.

Oleh karenanya, dengan beberapa kemudaratan yang timbul. Pak Uu mengimbau supaya penambang atau perusahaan tambang ilegal untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah terkait penambangan.

Bila tidak bisa, maka lebih baik menghentikan aktivitasnya karena sanksi tegas akan diberikan.

Di sisi lain, penambangan ilegal tentunya tidak berkontribusi pada pendapatan pemerintah. Sehingga tidak sebanding dengan efek kerusakan alam yang ada, di mana itu berpotensi terhadap terjadinya bencana.

Belum lagi aktivitas pertambangan biasanya juga mengganggu aktivitas keseharian warga sekitar.

"Berbeda dengan yang legal, kalau legal ada izinnya, dan aktivitas (pertambangan) mereka sudah diatur," kata dia.

"Saya minta kepada pengusaha, 'ilegal mining', untuk berhenti karena ada sanksi berat. Karena kalau kami membiarkan, pemerintah berati tidak adil, dan tidak memberikan perhatian kepada mereka yang legal seolah sama saja yang legal dan tak legal," pungkasnya.

Baca juga: Wagub Jabar Mengaku Diminta Para Ulama untuk Evaluasi Rumah Tahfiz

Uu mengakui, membeli material pembangunan hasil tambang kepada perusahaan legal mungkin ada perbedaan harga.

Hal itu wajar karena harus ada biaya yang dikeluarkan untuk retribusi, reklamasi, dan lainnya.