Kenapa Kejahatan Siber Mudah Sekali Terjadi? Ini Faktor Penyebabnya

KOMPAS.com - Sudah banyak kasus kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, mulai dari penipuan identitas hingga teror tagihan hutang yang tak pernah dilakukan.

Kejahatan siber ini seringkali terjadi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya.

Beberapa orang bahkan dapat tertipu hingga mengalami kerugian uang ratusan juta.

Lantas, kenapa kejahatan siber mudah sekali terjadi di media sosial?

Direktur Cybersecurity BDO in Indonesia dan Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) M Novel Ariyadi menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan siber yang membedakan dengan kejahatan pada umumnya.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan media clinic bertema Peran Identitas Digital yang Aman dalam Meningkatkan Kepercayaan pada Fintech, Kamis (4/11/2021).

Berikut ini tiga faktor penyebab terjadinya kejahatan siber yang seringkali mengakibatkan kerugian para korban:

Baca juga: Ini Jenis Kejahatan Siber yang Kerap Muncul di Festival Harbolnas

1. Identitas pengguna

Pengguna media sosial terutama seringkali memiliki kelengkapan identitas pribadi yang mudah sekali dipalsukan, dibuat-buat atau bahkan mudah dicuri.

Hal ini membuat pelaku kejahatan siber dengan mudah dimanipulasi.

2. Penggandaan aset informasi

Selain itu, aset informasi yang ada di media sosial juga dapat dengan mudah digandakan atau disalin. Hal ini karena tidak ada "Delete Button" atau tombol hapus yang tersedia di internet.

3. Lokasi

Faktor lainnya adalah ketika terdeteksi lokasi pengguna media sosial ini maka sama halnya akan mudah dipalsukan atau mudah disembunyikan.

Selain itu, pemerintah adalah penjamin dan sumber identitas antara orang ke orang lainnya pada ranah offline.

"Hal ini berbeda sekali dengan identitas fisik yang harus melewati banyak sekali proses jika ada yang mau memalsukan identitas, tapi di dunia digital orang bisa hanya dengan beberapa klik dapat merubah identitas," ujarnya.

Namun berbeda di ranah online, pemerintah harus bekerja sama dengan identity provider untuk menjamin verifikasi identitas dan tanda tangan elektronik.

Dalam perlindungan identitas digital dari kejahatan siber di internet, setidaknya harus adanya kerjasama antara regulator, pengelola sistem elektronik dan pengguna.

"Tiga aspek perlindungan data pribadi mulai dari pemerintah, pengguna hingga pengelola sistem elektronik yang ikut serta bertanggung jawab untuk melindungi identitas digital yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik (PSRE)," ujarnya.