Mana yang Paling Besar, Utang Negara Pemerintahan SBY atau Jokowi?

Total utang pemerintah tahun 2012: Rp 1.977,71 triliun

Total utang pemerintah tahun 2013: Rp 2.375,50 triliun

Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun

Utang negara pemerintahan Jokowi

Berdasarkan data dari laman APBN KiTa September 2021 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 naik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu per Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Utang pemerintah tercatat memang mengalami kenaikan cukup besar sejak Presiden Jokowi menjabat. Di akhir tahun 2014, total utang negara yaitu Rp 2.608 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen.

Namun, pada akhir tahun 2015 atau setahun menjabat, Presiden RI sudah membuat utang melonjak menjadi Rp 3.089 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen.

Hingga pada Januari 2017, utang negara sudah mengalami lonjakan sebesar RP 3.549 triliun dengan rasio utang terhadap PDB yaitu 28 persen.

Baca juga: Membandingkan Utang Pemerintah Era SBY dan Jokowi, Mana Paling Besar?

Tercatat pada akhir tahun 2017, utang pemerintah menembus Rp 3.938 triliun, sementara rasio utang terhadap PDB juga meningkat sebesar 29,2 persen.

Berikut ini rincian utang pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun:

Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun
Total utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun
Total utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun
Total utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun
Total utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun
Total utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun
Total utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun
Total utang pemerintah Agustus 2021: Rp Rp 6.625,43 triliun.

Janji kampanye Jokowi soal utang negara

Saat masih menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan tahun 2014, Jokowi mempunyai visi misi untuk mengurangi utang negara.

Salah satu caranya, Jokowi ingin merubah Indonesia sebagai negara produsen dan mengurangi konsumsi terutama dari barang impor.
"Dilarikan ke produksi, Indonesia jadi negeri produsen," ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Tribunnews, 5 Juni 2014.

Untuk meningkatkan produksi, Jokowi berharap produk dalam negeri bisa banyak di ekspor.
Karena Jokowi sudah berpengalaman sebagai pengusaha kayu selama 24 tahun.

"Harus dibarengi dengan peningkatan produksi, dan produksi arahkan ke pasar ekpsor, kebetulan saya eksportir bagaimana memasarkan," jelas Jokowi.

Mantan walikota Solo itu menjelaskan semakin tinggi angka ekspor cadangan devisa semakin besar. Otomatis neraca perdagangan negara menjadi lebih baik.