Profil Tol Layang MBZ, Lokasi Tabrakan Beruntun yang Diduga karena Ulah Anggota TNI Lawan Arah

KOMPAS.com - Kecelakaan di tol layang Mohammed bin Zayed (MBZ) dari arah Jakarta ke Cikampek kembali terjadi pada Sabtu (9/9/2023) pagi.

Kecelakaan itu mengakibatkan beberapa mobil ringsek, sementara mobil lainnya menepi di bahu jalan tol.

Kepala Induk PJR Tol Jakarta-Cikampek Kompol Rikky Akmaja mengatakan, kecelakaan di tol MBZ disebabkan karena adanya mobil yang melawan arus.

Baca juga: Viral, Video Oknum Prajurit Tendang Ibu-ibu, Ternyata Anggota Kopasgat TNI AU

Diberitakan Kompas.com, Sabtu (9/9/2023), pengemudi mobil tersebut adalah anggota TNI berinisial GDW (29).

"Iya betul (anggota TNI)," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Carmin, Sabtu (9/9/2023).

Belum diketahui alasan anggota TNI itu memutuskan untuk putar balik dan melawan arah.

Baca juga: Penantian Panjang Tol Cisumdawu, Napas Baru Bandara Kertajati

Lantas, di mana lokasi tol layang MBZ?

Baca juga: Saat Malaysia Gratiskan Jalan Tol Selama 4 Hari Lebaran...

Lokasi tol MBZ

Tol layang MBZ berlokasi di tengah jalan tol Jakarta-Cikampek.

Jalan tol MBZ melintasi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Mulanya, jalan tol MBZ ini diberi nama jalan tol layang Jakarta-Cikampek atau Jakarta-Cikampek II Elveated yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Desember 2019.

Jalan tol layang ini dibangun untuk mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi di ruang tol Jakarta-Cikampek, terutama menjelang mudik dan balik lebaran tiap tahunnya.

Kemacetan itu terjadi karena tercampurnya arus komuter Jakarta-Bekasi-Cikarang yang padat dengan arus perjalanan jarak jauh menuju Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga: Profil Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Hari Ini Dibuka untuk Umum

Berganti nama jadi jalan tol MBZ

Dok. Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama

Dua tahun setelah diresmikan, Jakarta-Cikampek II Elveated berganti nama menjadi jalan layang MBZ pada April 2021.

Perubahan nama itu tertuang dalam Surat Izin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor BM.07.02-Mn/635, tertanggal 8 April 2021.