Sinyal Kemarahan PDI-P dan Upaya Jokowi Membela Diri...

KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melontarkan kritik tajamnya terhadap kebijakan proyek food estate pemerintah.

Bagi PDI-P, proyek tersebut justru merusak lingkungan dan tak membuahkan hasil maksimal.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Padahal, perlu diketahui PDI-P selama ini hampir selalu mendukung kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Saat PDI-P Kritik Program Food Estate Jokowi....

Lantas, apa yang terjadi?

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...

Sinyal kemarahan PDI-P

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan itu sebagi bentuk kemarahan PDI-P terhadap Jokowi.

Apalagi, kritikan itu dilontarkan beberapa hari setelah deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto.

"Itu adalah sinyal kuat kemarahan PDI-P terhadap Jokowi dan lingkarannya," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN kerap melontarkan penyataan yang menyebut arah dukungan mereka pada Pemilu 2024 terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Jokowi.

Hal ini kemudian dikuatkan dengan sikap PDI-P yang ternyata tidak mengundang Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pada acara konsolidasi kepala daerah dari PDI-P di Jawa Tengah, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Gerindra Ingatkan PDI-P yang Bilang Food Estate Kejahatan Lingkungan: Itu Program Jokowi

Pembelaan Jokowi

Tangkapan Layar YouTube Kompas.com Presiden Jokowi sempat berkeliling menyapa masyarakat yang hadir di Istana Merdeka untuk mengikuti upacara penurunan bendera Merah Putih, Kamis (17/8/2023)

Karenanya, Umam menilai bahwa pidato Jokowi di Sidang MPR, DPR, dan DPD pada Rabu yang langsung dibuka dengan isu politik terkait arahan "Pak Lurah", ditujukan agar tidak mendapatkan serangan politik dari PDI-P.

Sebagai informasi, Jokowi membuka pidato tersebut dengan penegasan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menentukan capres dan cawapres.

"Konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra, daripada Ganjar Pranowo dari PDI-P," ujar Umam.

"Jokowi tampaknya mencoba untuk mengayun, supaya tidak mendapatkan serangan keras dari partai yang membesarkannya," sambungnya.