Wacana Redenominasi Rupiah, Apa Risikonya?

Jika redenominasi tetap dipaksa dilakukan saat inflasi masih tinggi, dikhawatirkan hiperinflasi akan terjadi.

"(Risiko hiperinflasi) dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang menaikkan pembulatan harga ke atas," ujar Bhima.

Sebagai contoh, jika harga barang sebelum pemangkasan nominal uangnya Rp 9.200, saat redenominasi tak mungkin mengubah harga menjadi Rp 9,5.

Hal itu kemudian membuat harga dibulatkan ke atas, menjadi Rp 10. Akibatnya, akan ada banyak barang yang harganya naik signifikan.

"Ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. Akibatnya apa? hiperinflasi yang memukul daya beli," ujarnya.

Baca juga: Warganet Keluhkan Warna Uang Rp 2.000 Terbaru Hampir Mirip dengan Rp 50.000 Edaran Lama, BI Ungkap Alasannya

Belajar dari kegagalan negara lain

Bhima juga meminta agar pemerintaah belajar dari kegagalan redenominasi dari Brasil, Rusia, serta Argentina.

Kegagalan terjadi karena kurangnya persiapan teknis, sosialisasi, kepercayaan terhadap pemerintah rendah, dan ekonomi yang mengalami tekanan eksternal.

Menimbang jumlah penduduk dan unit usaha di Indonesia yang cukup besar, Bhima menilai butuh waktu 10-15 tahun persiapan sejak regulasi redenominasi dibuat.

"Menjelang pemilu, risiko redenominasi gagal juga tinggi," imbuhnya.

Baca juga: Viral, Video Uang Uncut atau Uang Bersambung yang Bisa Dipesan, Ini Kata BI

Ia juga mengingatkan, momentum pemulihan ekonomi seperti saat ini sebaiknya jangan ada kebijakan yang kontraproduktif.

Pasalnya, penyesuaian terhadap nominal baru bisa memengaruhi administrasi dan akuntansi puluhan juta di Indonesia.

"Alih-alih mau fokus dalam fase pemulihan ekonomi, pelaku usaha akan sibuk mengatur soal nominal harga di barang yang dijual, bahan baku bahkan administrasi perpajakan," paparnya.

Bhima juga kembali mengingatkan wacana redenominasi harus dikaji secara serius, jangan terburu-buru, dan benar-benar dilakukan ketika kondisi ekonomi sudah stabil.

"Inflasi stabil, kurs juga tidak fluktuatif berlebihan, baru BI dan pemerintah bahas rencana redenominasi," tandasnya.