Polemik Piala Dunia U20 dan Pemahaman Konstitusi secara Dangkal...

KOMPAS.com - Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang secara tiba-tiba menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 menuai sorotan.

Pasalnya, penolakan Israel tersebut berujung pada pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 yang akan berlangsung kurang dari dua bulan.

Bukan hanya status tuan rumah, mimpi para punggawa timnas Indonesia untuk berlaga di turnamen tertinggi sepak bola pun seketika sirna.

Bagi PDI-P, penolakan keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 ini merupakan amanat konstitusi yang harus tetap dipegang.

Meski berlandaskan konstitusi, tetapi penolakan itu melukai hati para pemain dan pencinta sepak bola Indonesia. Apalagi, persiapan Piala Dunia U20 sudah menghabiskan anggaran besar.

Baca juga: Antiklimaks Euforia Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia...

Membaca konstitusi yang tidak sederhana

Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi mengatakan, konstitusi secara tegas menolak adanya penjajahan dan mendukung kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa.

Namun, 'merdeka' atau 'kemerdekaan' memiliki pengertian yang tak bisa disederhanakan.

Begitu halnya dengan praktik dan pengertian penjajahan, termasuk gagasan tentang struktur kolonial yang sulit untuk disederhanakan.

Baca juga: Saling Lempar Kesalahan atas Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20...

Agus menilai, menyederhanakan dua terminologi itu justru berpotensi menjerumuskan pada kesalahan langkah yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

"Sebab, dalam praktik penjajahan dan hakikat struktur kolonial yang harus dihapus itu, tidak mungkin dilihat sebagai sesuatu yang pasti (fixed) dan menetap (given), terutama terkait dengan para pelaku atau aktor yang terlibat," kata Agus kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2023).