Aturan Beli Gas LPG 3 Kg Pakai KTP Disahkan, Simak Ketentuannya

Kompas.com - 04/03/2023, 19:15 WIB

Yefta Christopherus Asia Sanjaya,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Yefta Christopherus Asia Sanjaya

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Kota Tangerang menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan instruksi membeli gas elpiji 3 kg hanya boleh di agen dan wajib pakai kartu tanda penduduk (KTP). Sejumlah agen masih belum dapat sosialisasi mengenai hal ini, Selasa (17/1/2023).(Kompas.com/Ellyvon Pranita)

Salah satu pegawai di Pangkalan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sedang membereskan gas elpiji subsidi 3 kg di gudangnya pada Senin (16/1/2023).

Ilustrasi Elpiji 3 Kg Pertamina. Tahun depan pembelian tabung Elpiji 3 Kg bakal diperketat, salah satunya beli Elpiji 3 Kg pakai KTP.

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan aturan soal pembelian gas LPG 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 27 Februari 2023 lalu tersebut mengatur penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu tepat sasaran sesuai masyarakat yang membutuhkan.

Diatur pula soal skema penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dan beberapa syarat yang wajib dipatuhi masyarakat dan kelompok terkait.

"Liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram merupakan liquefied petroleum gas tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran," bunyi poin kedua Kepmen ESDM dikutip oleh Kompas.com, Sabtu (4/3/2023).

Lantas, bagaimana aturan membeli LPG tertentu menggunakan KTP?

Tahap distribusi gas LPG 3 kilogram menggunakan KTP

Kementerian ESDM menetapkan dua tahapan dalam pendistribusian LPG tertentu supaya pembeliannya tepat sasaran.

Tahap I, mengatur proses pendataan pengguna LPG tertentu dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.

Data pengguna LPG tertentu nantinya dimasukkan ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat badan tersebut.

Tahap I juga mengatur pembelian LPG tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang sudah terdata dalam sistem berbasis web dan/aplikasi.

Sementara itu, Tahap II, pendistribusian LPG tertentu mengatur pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/ atau aplikasi dibuat oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.

Hal tersebut dilakukan berdasar data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian atau lembaga terkait.

Kementerian ESDM juga menetapkan penentuan sasaran pengguna LPG tertentu dengan dua ketentuan.

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Salah satu pegawai di Pangkalan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sedang membereskan gas elpiji subsidi 3 kg di gudangnya pada Senin (16/1/2023).

Pertama, hanya pengguna LPG tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian atau lembaga terkait yang dapat membeli LPG.

Kemudian, pengguna LPG tertentu yang namanya sudah masuk data by name by address dapat membeli LPG namun dikenakan pembatasan volume pembelian.