Utang Kampanye dan "Dark Money"

Selain itu perusahaan-perusahaan dengan struktur hukum PT (perseroan terbatas)) melakukan sejumlah fungsi bisnis yang diperlukan. Namun, struktur unik mereka dapat dengan mudah disalahgunakan atau digunakan untuk menyembunyikan aktivitas yang mungkin tidak patut atau tidak etis.

Dalam politik, perusahaan-perusahaan tersebut kadang-kadang didirikan untuk membantu menyamarkan identitas donor atau sumber uang yang dihabiskan atas nama kandidat politik. Termasuk juga perusahaan-perusahaan cangkang (shell companies).

Perusahaan cangkang sering disebut sebagai perusahaan kotak surat, perusahaan depan, perusahaan investasi pribadi atau perusahaan bisnis internasional yang hanya tertera alamatnya tetapi tidak jelas aktivitas bisnisnya.

Bagaimana dengan biaya kampanye pemilihan presiden di Indonesia? Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, pernah menyebut bahwa biaya pilpres di Indonesia tahun 2024 memerlukan dana logistik sebesar Rp 8 triliun.

Dari mana seorang capres-cawapres memperoleh biaya sebesar itu? Jika melalui donasi para pendukung apakah akan mencukupi? Bagaimana jika tidak mencukupi? Apakah “dark money” alias uang gelap juga terjadi di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini layak untuk diperbincangkan. Namun dari segi aturan hukum, undang-undang terkait pembiayaan kampanye atau sejenisnya layak untuk diwujudkan jika ingin pesta demokrasi 2024 yang berbiaya Rp 76,6 triliun itu berjalan adil dan beradab.