Kemacetan di Jabodetabek Disebutkan Menggila, Bagaimana Solusinya? Halaman 3

Kompas.com - 03/02/2023, 09:03 WIB

Erwina Rachmi Puspapertiwi,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Erwina Rachmi Puspapertiwi

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Tangkapan layar keluhan warganet atas kemacetan di Jakarta.

Kemacetan panjang di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

Ia menjelaskan, pemindahan pusat kegiatan perkantoran perlu dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Tidak lagi hanya di Jakarta Pusat dan Selatan saja," lanjutnya.

Yayat menyarankan agar pusat perkantoran pindah ke wilayah lainnya, seperti di Bumi Serpong Damai (BSD City) di Tangerang Selatan, Karawaci Tangerang, Kawasan Industri Jababeka di Bekasi, atau kota lain di sekitarnya.

Jika ini dilakukan, maka pihaknya berkeyakinan kepadatan di jalanan, terutama area Jakarta, akan berkurang.

"Kalau perlu warga Kota Tangerang Selatan kantornya di BSD atau warga Bekasi sebagian berkantor di wilayah Bekasi. Tidak perlu semuanya harus ke Jakarta," terangnya mencontohkan.

Pola pekerjaan ini, menurut Yayat, akan membuat pusat perkantoran dan pergerakan masyarakat menjadi merata.

Solusi lain

Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI) Tri Cahyono menambahkan, perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah untuk memperbanyak jumlah angkutan umum, seperti kereta api dan bus.

Di sisi lain, ia mendorong agar ada pembatasan terhadap kepemilikan mobil pribadi.

"Tidak ada gunanya ditambah bila mobil tidak dibatasi penggunaannya karena akan macet juga busnya," tegasnya.

Selain itu, menurut Tri, kebijakan membuat jalan berbayar dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi kepadatan di jalan Jabodetabek.

Kebijakan ini juga bisa menjadi sumber pemasukan untuk memperbaiki transportasi umum agar semakin nyaman dan murah bagi masyarakat.

"Uang masuk harus digunakan pelayanan angkutan umum dari mikro trans hingga bus besar serta kereta api," jelasnya.

Tri menambahkan, ojek online dan taksi tentu berhak tidak membayar tarif jalan ini ataupun diberi subsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.