Ingat Lagi, Daftar Upah Minimum Provinsi yang Berlaku Tahun 2023

KOMPAS.com - Daftar upah minimum provinsi (UMP) 2023 telah ditetapkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, UMP 2023 naik maksimal 10 persen.

Provinsi dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi sebesar 9,15 persen adalah Sumatera Barat.

Sementara itu, provinsi dengan kenaikan UMP 2023 terendah sebesar 4 persen adalah Maluku Utara.

UMP 2023 tertinggi masih dipegang oleh provinsi DKI Jakarta masih, yakni Rp 4.901.798 atau naik 5,6 persen dari upah tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMP 2023 terendah adalah Jawa Tengah, yakni Rp 1.958.169 atau naik 8,01 persen dari sebelumnya.

Simak, rincian UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia:

Baca juga: Perbedaan UMP dan UMK

Rincian UMP 2023 di 34 provinsi

Berikut rincian lengkap UMP 2023 mulai dari yang terbesar hingga terkecil:

1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (5,6 persen)
2. Papua: Rp 3.864.696 (8,5 persen)
3. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)
4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)
5. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)
6. Sumatra Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)
7. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)
8. Papua Barat: Rp 3.282.000 (8,5 persen)
9. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)
10. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)
11. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)
12. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)
13. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)
14. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)
15. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)
16. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 persen)
17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)
18. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)
19. Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)
20. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)
21. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)
22. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)
23. Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen)
24. Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen)
25. Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen)
26. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)
27. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)
28. Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 persen)
29. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)
30. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 persen)
31. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)
32. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)
33. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)
34. Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)

Bagi provinsi hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk, sesuai Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Dengan demikian, UMP di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya akan mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran.

Baca juga: Apa Tujuan Penetapan Upah Minimum?

Rumus perhitungan upah minimum 2023

Perhitungan upah minimum 2023 dilakukan dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Formulah upah minimum tersebut UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

• UM(t+1): upah minimum yang akan ditetapkan
• UM(t): upah minimum tahun berjalan
• Penyesuaian nilai UM: penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan a

Sementara penyesuaian nilai upah minimum dalam formula di atas dihitung dengan rumus: Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x a).

Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

Sementara PE adalah pertumbuhan ekonomi.

Adapun a, merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.

Disebutkan bahwa penentuan nilai a harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Sementara Pasal 7 menyebutkan, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Baca juga: Besaran UMP dan UMK Banten yang Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Apabila hasil pengitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, maka gubernur menetapkannya paling tinggi 10 persen.

Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Khusus untuk daerah provinsi hasil pemekaran, maka untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk, seperti bunyi Pasal 11.