Jangan Ada yang "Kelaparan" di Antara Kita

Mengharapkan uluran tangan dari lembaga-lembaga penyalur bantuan pun juga muskil di saat sekarang ini. Justru trauma publik dengan kisah “pencuri” dana sumbangan masyarakat yang memakai kedok lembaga paling darmawan model Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih belum pulih.

Justru yang paling efektif, dan yang mungkin dilakukan di setiap kluster perumahan, perkampungan padat atau pemukiman, adalah menerapkan penajaman deteksi dini terjadinya “kelaparan” di setiap rumah warga.

“Starving Alerst” ini menjadi efektif jika semua komponen warga menaruh kepedulian bersama. Jika ada tetangga tidak pernah keluar rumah atau jarang bersosialisasi hendaknya harus disapa dan dijenguk untuk memastikan keadaan dan keberadaannya.

Jika ada lampu penerangan di depan rumah tetangga yang menyala berhari-hari harus dilaporkan kepada pengurus RT dan petugas keamanan agar menjadi deteksi dini untuk mencegah kejadian yang tidak dikehendaki bersama.

Memberikan bingkisan untuk keluarga yang tidak mampu, entah dari kas keuangan RT atau “saweran” para tetangga menjadi cara yang mangkus untuk mengakrabkan hubungan harmonis antar tetangga. Bukankah tetangga adalah saudara terdekat kita?

Dimana Peran Pemerintah?

Tragedi Kalideres itu seharusnya menjadi “tamparan” bagi aparat-aparat pemerintah mulai dari level kelurahan hingga di jenjang yang paling atas.

Dari postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022 disepakati anggaran pendapatan daerah sekitar Rp 77,4 triliun sementara belanja daerah sekitar Rp 75,7 triliun. Sisa anggaran tahun 2021 yang tidak terpakai mencapai Rp 4 triliun (Kompas.com, 26/10/2022).

Baca juga: Singgung Krisis Pangan, Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari

Walau Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memustukan tidak mengubah APBD warisan Anies Baswedan, harusnya lebih membuka ruang penganggaran untuk pembangunan non-fisik ketimbang hanya fokus pembangunan fisik semata.

Warga Ibu Kota sudah bosan dengan jargon-jargon kalimat yang dipilin indah dan pencitraan semata. Warga butuh Jakarta sebagai ruang yang bisa memberikan kesejahteraan, di mana warganya tidak ada yang menderita kelaparan.

Meski kondisi ketahan pangan di Indonesia termasuk Jakarta masih tergolong baik tetapi secara nasional terjadi penurunan dalam ketahanan pangan nasional.

Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Drajat Martianto, menyebut posisi Indonesia di Global Food Security Index mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 (Kompas.com, 18/09/2022).

Indonesia saat ini menghadapi triple burden of malnutrition yakni tiga masalah sekaligus yakni gizi kurang (stunting dan wasting), obesitas, dan kurang gizi mikro atau kelaparan tersembunyi (the hidden hunger).

Aparat pemerintah di level terendah terutama di kelurahan-kelurahan harus bisa memastikan warga-warga yang layak mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data warga tidak mampu yang layak mendapat bantalan bantuan kemanusian harus tepat dan tidak boleh salah.

Setiap kelurahan harus punya “mapping kemiskinan” dan “peta kelaparan” agar bisa mengetahui titik yang tepat dan jelas dalam penyaluran bantuan.

Jika aparat pemerintah terlalu sibuk dengan “gawean” rutin yang mendatangkan tunjangan dan uang saku atau persoalan kelaparan “tersembunyi” di lingkungan terkecil luput dari pemikiran elite, saatnya kita bergandeng tangan membantu tetangga agar jangan ada yang menderita kelaparan. Agar kejadian Kalideres yang memilukan tidak terulang kembali, saatnya kita membuang ”jubah-jubah” kesombongan, ketidakpedulian dan tidak mau tahu dengan sesama.

Bukankah Maulana Jalaluddin Rumi telah mengingatkan kita..... “Jadikanlah kebaikanmu seperti hujan yang tidak peduli pada siapa ia jatuh”.