Diminta Promosikan IKN ke Dunia oleh Jokowi, Siapa Tony Blair?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Negara (IKN) Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (19/10/2022), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu membahas mengenai perencanaan pemindahan ibu kota baru.

Bukan hanya itu, Jokowi meminta Tony Blair untuk turut serta membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai pertemuan.

Diminta untuk mempromosikan ibu kota baru, sosok Tony Blair bukanlah orang sembarangan.

Dia merupakan mantan Perdana Menteri Inggris yang cukup lama berkecimpung di dunia politik, baik dalam negeri maupun dunia.

Baca juga: Sosok di Balik Konsep Ibu Kota Negara Nagara Rimba Nusa

Profil Tony Blair

dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor Selasa sore (8/3/2022).

Dilansir dari Britannica, Tony Blair atau Anthony Charles Blair merupakan pemimpin Partai Buruh (Labour Party) dan mantan Perdana Menteri Inggris.

Pria kelahiran Edinburgh, Skotlandia, pada 6 Mei 1953 ini menjadi Perdana Menteri paling lama setelah Margaret Thatcher, dengan masa jabatan 10 tahun.

Sebelum terjun ke dunia politik, Tony Blair sempat menjadi pengacara.

Baca juga: Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan Timur, Ini Potensi Bencananya...

Profesi ini dijalaninya sejak menjadi lulusan hukum dari University of Oxford pada 1975.

Dengan konsentrasi di bidang hukum ketenagakerjaan dan komersial, Tony Blair turut bergabung dengan Partai Buruh di tahun yang sama.

Hingga pada 1983, Blair terpilih menduduki salah satu kursi parlemen di Sedgefield, sebuah distrik di timur laut Inggris.

Masuknya Blair bertepatan dengan Partai Konservatif (Conservatives and Unionist Party) yang menguasai politik Inggris sejak 1979.

Sejak 1979 hingga 1992, terhitung empat pemilihan umum berturut-turut, Partai Buruh harus menelan pil pahit atas kemenangan Partai Konservatif.

Baca juga: Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?