Diminta Promosikan IKN ke Dunia oleh Jokowi, Siapa Tony Blair?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Negara (IKN) Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (19/10/2022), pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka itu membahas mengenai perencanaan pemindahan ibu kota baru.

Bukan hanya itu, Jokowi meminta Tony Blair untuk turut serta membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai pertemuan.

Diminta untuk mempromosikan ibu kota baru, sosok Tony Blair bukanlah orang sembarangan.

Dia merupakan mantan Perdana Menteri Inggris yang cukup lama berkecimpung di dunia politik, baik dalam negeri maupun dunia.

Baca juga: Sosok di Balik Konsep Ibu Kota Negara Nagara Rimba Nusa

Profil Tony Blair

dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor Selasa sore (8/3/2022).

Dilansir dari Britannica, Tony Blair atau Anthony Charles Blair merupakan pemimpin Partai Buruh (Labour Party) dan mantan Perdana Menteri Inggris.

Pria kelahiran Edinburgh, Skotlandia, pada 6 Mei 1953 ini menjadi Perdana Menteri paling lama setelah Margaret Thatcher, dengan masa jabatan 10 tahun.

Sebelum terjun ke dunia politik, Tony Blair sempat menjadi pengacara.

Baca juga: Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan Timur, Ini Potensi Bencananya...

Profesi ini dijalaninya sejak menjadi lulusan hukum dari University of Oxford pada 1975.

Dengan konsentrasi di bidang hukum ketenagakerjaan dan komersial, Tony Blair turut bergabung dengan Partai Buruh di tahun yang sama.

Hingga pada 1983, Blair terpilih menduduki salah satu kursi parlemen di Sedgefield, sebuah distrik di timur laut Inggris.

Masuknya Blair bertepatan dengan Partai Konservatif (Conservatives and Unionist Party) yang menguasai politik Inggris sejak 1979.

Sejak 1979 hingga 1992, terhitung empat pemilihan umum berturut-turut, Partai Buruh harus menelan pil pahit atas kemenangan Partai Konservatif.

Baca juga: Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?

Menjadi Perdana Menteri

Dokumentasi Humas Kemenko Marves Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair di London, bahas isu lingkungan hingga upaya pemerintah tangani Covid-19, Kamis (28/10/2021).

Pada 1992, John Smith terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh dan menunjuk Blair sebagai Sekretaris Rumah Bayangan (Shadow Home Secretary).

Saat Smith meninggal secara mendadak pada Mei 1994, Blair terpilih sebagai pemimpin partai dengan perolehan suara 57 persen.

Pemilihan pemimpin ini cukup mengejutkan lantaran banyak yang percaya bahwa jabatan itu akan dipegang oleh Gordon Brown, seorang Kanselir Bayangan Menteri Keuangan (Shadow Chancellor of the Exchequer).

Dikutip dari laman pemerintahan Inggris, Tony Blair mengambil beberapa peran sebagai kabinet bayangan sebelum menjadi Menteri Dalam Negeri Bayangan pada 1992.

Baca juga: 5 Fakta soal Partai Buruh yang Kembali Dideklarasikan

Tony Blair dipandang sebagai politisi dengan karisma luar biasa. Ia bahkan berhasil mereformasi Konstitusi Partai Buruh.

Beberapa komitmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya, termasuk kebijakan anti-inflasi, pencegahan kejahatan agresif, dan dukungan integrasi Inggris ke dalam Uni Eropa.

Tak heran, Tony Blair mampu naik menggantikan John Major sebagai Perdana Menteri Inggris mulai 1997.

Salah satu pencapaian terbesarnya, pada 1998 saat proses perdamaian Irlandia Utara benar-benar mengalami kemajuan dengan adanya Perjanjian Jumat Agung.

Kondisi ekonomi yang sehat selama kepemimpinan Tony Blair turut mengantarkan Partai Buruh pada kemenangan pemilihan umum 2001.

Baca juga: Mengapa Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh?

Mengundurkan diri

dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Bogor Selasa sore (8/3/2022).

Serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001, membuat Tony Blair memutuskan bersekutu dengan Presiden Bush untuk menghadapi terorisme.

Kedua negara ini menyerang Afghanistan pada 2001 dan melakukan invasi ke Irak pada 2003.

Pamor Tony Blair pun turun bersamaan dengan hujaman kritik akibat tidak ditemukannya senjata pemusnah massal milik Presiden Irak, Saddam Hussein, usai invasi.

Baca juga: Benarkah Ibu Kota Baru Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?

Namun demikian, Partai Buruh tetap meraih kemenangan pada pemilihan umum 2005.

Sayangnya, kepemimpinan Blair yang ketiga harus tercoreng dengan kasus terorisme 7/7, bom bunuh diri di London yang menewaskan puluhan warga.

Masa kepemimpinan Blair pun tak selesai karena banyak anggota parlemen yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri.

Akhirnya pada 27 Juni 2007, Tony Blair pun memutuskan mundur dari kursi Perdana Menteri Inggris.

Baca juga: Mengapa Respons Dunia terhadap Konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel Berbeda?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Mengenal Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Ibu Kota Baru Indonesia