Update Tragedi Kanjuruhan: Temuan Komnas HAM soal Penggunaan Gas Air Mata, Alasan Suporter Turun, hingga Janji PSSI

KOMPAS.com - Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa kelam di dunia sepak bola Indonesia.

Peristiwa yang merenggut 131 nyawa itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022 usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Saat itu, ribuan Aremania turun ke lapangan yang disusul dengan tembakan gas air mata dari aparat yang berjaga di tempat.

Akibatnya, kerusuhan memuncak karena suporter berhamburan dan berdesakan untuk keluar mencari selamat.

Beragam pemberitaan terkait tragedi Kanjuruhan terus bermunculan. Bahkan media luar juga ikut menyoroti peristiwa memilukan ini.

Hingga saat ini, masyarakat masih terus menuntut pengusutan peristiwa tersebut.

Baca juga: Update Tragedi Kanjuruhan: Jokowi Telepon Presiden FIFA hingga soal Instruksi Gas Air Mata

Berikut update berita seputar tragedi Kanjuruhan:

1. Belum ada sanksi dari FIFA

KOMPAS.COM/Imron Hakiki Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Irjen Pol Erwin Tobing saat meninjau Stadion Kanjuruhan, Senin (3/10/2022).

Sebelumnya, Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing telah menyampaikan keputusan sidang yang berisi hukuman untuk Arema FC, ketua panitia pelaksana (panpel), dan petugas keamanan atau security Officer, Selasa (4/10/2022).

Adapun sanksi yang diberikan yaitu Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan sebagai tuan rumah dengan penonton selama sisa Liga 1 musim 2022-2023.

Selanjutnya, Arema FC hanya bisa bermain laga kandang alias home di lokasi yang berjarak 250 km dari markas mereka di Malang dan wajib membayar denda senilai Rp 250 juta.

Namun, hingga sanksi itu diberikan oleh PSSI, pihak FIFA justru belum memberikan sanksi apa pun terkait tragedi Kanjuruhan ini.

Baca juga: Jalan Panjang Iwan Bule Menuju Ketua Umum PSSI...

Wakil Sekjen PSSI Maaike Ira Puspita mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan FIFA. Akan tetapi, komunikasi itu tidak membahas soal sanksi.

"Belum ada sanksi yang dibicarakan sampai saat ini. Belum ada pembicaraan soal sanksi," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/10/2022).