Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Desa dan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 01/07/2022, 08:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pada saat yang sama, tahun depan kita minta agar optimalisasi inovasi dan pengembangan teknologi dan data dalam tata kelola pertanian. Apalagi dampak perubahan iklim membuat siklus musim tidak terprediksi, dan beresiko besar terhadap pola produksi petani dan nelayan.

Kita juga minta pemerintah melanjutkan perbaikan infrastruktur pertanian dari primer hingga tersier, terutama saluran irigasi, serta akses jalan, sekaligus memperbaiki penyaluran subsidi pupuk dan benih. Sejalan upaya merevitalisir kekuatan petani dan nelayan, kita menargetkan agar program food estate sebagai “industrial farming” dapat menjadi bantalan kemandirian pangan, dan dapat diandalkan dengan nyata.

Melengkapi agenda sektor pangan, kita minta pemerintah membangun sistem logistik pangan nasional sebagai jalan kontrol atas stok dan arus pangan nasional. Sistem logistik pangan nasional dapat memberi informasi utuh atas volume, sebaran, jenis sekaligus harga pangan yang diperdagangkan secara real time. Dengan begitu pemerintah memiliki kemudahan dalam pengambilan kebijakan pangan nasional.

Kawasan pedesaan kita melimpah sumber energi, baik fosil maupun energi baru dan terbarukan (EBT). Kekayaan EBT kita yang melimpah akan membuka jalan transformasi energi. Panja Banggar DPR mengusulkan beberapa kebijakan energi kita di tahun 2023. Perlu ada optimalisasi produksi biofuel tetapi saat yang sama kontrol demand management berjalan baik. Saat yang sama kontribusi Dimethyl Ether (DME) dan green hydrogen perlu diperbesar sebagai bauran energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas (LPG).

Untuk memperbesar porsi EBT, kita minta Kementerian ESDM dan PLN menyelesaikan segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT Energi Terbarukan (ET) on-grid yang sudah termuat dalam RUPTL PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET off-grid untuk daerah 3T. Untuk memberi rasa keadilan di kawasan 3 T, Banggar DPR minta penambahan kapasitas terpasang PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal.

Ketika harga minyak bumi naik, belanja subsidi dan kompensasi energi kita juga sangat besar. Perlahan agenda mengurangi kecanduan energi fosil terus kita kurangi. Namun jangka pendek pada tahun depan niscaya kita butuh menyempurnakan kebijakan subsidi energi. Oleh sebab itu, tahun depan harus menjadi waktu pelaksanaan penyempurnaan subsidi energi. Upaya ini dimaksudkan agar maksud dari subdisi energi yang besar bisa tepat pada kelompok sasaran.

Kita yakin, langkah ini akan mendorong pembangunan kita lebih rendah emisi dan berkelanjutan. Desa akan meningkat perannya sebagai penyokong kekuatan pangan dan energi, sekaligus makin kuat dan sejahtera. Desa yang kuat makin mengokohkan kemajuan nusantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com