Belasan Wakil Menteri di Kabinet Jokowi, Ahli: Tidak Terlalu Dibutuhkan

12. Wakil Menteri Pertanian: Harvick Hasnul Qolbi (Non-partai)

13. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Edward Omar Sharif Hiariej (Non-partai)

14. Wakil Menteri Dalam Negeri: John Wempi Wetipo (PDIP)

15. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Afriansyah Noor (PBB)

Baca juga: Hukuman Mati Koruptor yang Selalu Jadi Wacana

Wamen jangan dari parpol

Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sesungguhnya wamen tidak terlalu dibutuhkan dalam kabinet pemerintahan.

"Secara umum, posisi wamen sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tapi karena banyaknya anggota kabinet dari parpol, maka kehadiran mereka (wamen) jadi siginifikan," sebut Ray saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Ia menilai sosok menteri yang berasal dari partai politik (parpol) biasanya banyak memiliki kesibukan di luar posisinya sebagai pejabat pemerintahan.

Baca juga: Mengapa Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh?

Oleh karenanya, sosok wakil menteri yang ideal adalah orang yang tidak berasal dari partai, sehingga bisa menyumbang banyak atau bekerja lebih untuk pos kementeriannya ketika sang menteri sedang disebutkan oleh agenda partai.

"Dalam susunan kabinet yang hampir mayoritasnya dipegang oleh wakil (dari) partai, maka wamen sebenarnya dapat diharapkan jadi salah satu solusi guna penguatan kinerja sang menteri," jelas Ray.

"Oleh karena itu, sebaiknya mereka yang dipilih di posisi wamen adalah orang yang dapat bekerja lebih banyak dari menterinya, baik dari aspek waktu, tenaga, maupun mobilitas," lanjutnya.

Baca juga: 10 Tokoh Non-Parpol Merapat ke Istana, Semua Jadi Menteri?

Mundur dari keanggotaan parpol

Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Saat ini, dari 16 wamen 6 di antaranya berasal dari partai politik.

Demi bisa menjalankan tugasnya dengan optimal, Ray menyarankan mereka mengundurkan diri dari keanggotaan di partai politik yang saat ini masih diikutinya.

"Saya mendorong agar wamen dari parpol agar sebaiknya menyatakan diri mundur atau nonaktif penuh dari partainya masing-masing. Agar tujuan keberadaan wamen bisa lebih optimal," katanya lagi.

Baca juga: Diskon Hukuman Para Koruptor, Apa yang Terjadi?

Menjelang pilpres 2024 nanti, Ray menyebut akan banyak menteri dari partai yang nonaktif, karena sibuk ikut kampanye dan tergabung dalam tim pemenangan calon.

"Pada waktu itu, besar kemungkinan beberapa menteri akan ikut terlibat dalam kampanye atau bahkan mungkin akan lebih banyak non aktifnya sebagai menteri," kata Ray.

"Jika terjadi suasana seperti ini, tentunya peran wamen jadi sangat penting. Sebagai wamen, kewenangannya tentu sama dengan menteri. Dan oleh karena itu, peran optimalnya sejatinya bisa seperti menteri sendiri," pungkas dia.

Baca juga: Eks Koruptor Jadi Komisaris BUMN, Bagaimana Aturannya?

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju