Sepak Terjang Achmad Yurianto, Jubir Pertama Penanganan Covid-19

Berlanjut, Yurianto sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro Semarang pada 2008.

Kemudian, ia menjadi Kepala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura Ambon Maluku pada 2009. Lalu, Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI pada 2011.

Hingga pada 2015, Yurianto diminta Menkes Nila Moeloek menjabat posisi sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes hingga pertengahan 2019.

Karier di Kemenkes

Ia kemudian ditugaskan menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, Yurianto dipercaya oleh Pemerintah sebagai Juru Bicara Penanganan Covid-19 pada 3 Maret 2020.

Penunjukkan ini adalah sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia.

Sewaktu menjabat Jubir Covid-19, ia menerima penghargaan Public Relation of The Year 2020 dari Iconomics Research and Consulting.

Penghargaan ini diberikan atas peran penting Yurianto menciptakan berita positif untuk mengimbangi berita negatif terkait pandemi.

Di waktu yang sama dengan pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, posisi Yuri sebagai juru bicara digantikan oleh Wiku Adisasmito pada Juli 2020.

Pada 23 Oktober 2020, ia diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, sekaligus mengakhiri jabatannya sebagai Dirjen P2P Kemenkes.

Setelah 4 bulan menjabat menjadi staf ahli menteri, Yurianto didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Baca juga: Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Ini Kekayaan Achmad Yurianto

Dewas BPJS Kesehatan

Presiden Jokowi menunjuk Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2021-2026.

Penunjukan Yurianto tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026.

Selain Achmad Yurianto, ada tujuh nama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2021.

Pelantikan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga akan dilakukan bersama dengan pelantikan Direktur BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026.

(Sumber: Kompas.com/Nur Rohmi Aida/Vina Fadhrotul Mukaromah/Fitria Chusna Farisa/Haryanti Puspa Sari | Editor: Sari Hardiyanto/Dani Prabowo/Jessi Carina)