Fortunatus Hamsah Manah
Komisioner Bawaslu Manggarai

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT

Pendidikan Demokratis

Kompas.com - 04/05/2022, 13:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENDIDIKAN selalu menarik untuk diperbincangkan dan dikritik karena esensi pendidikan diarahkan pada upaya mengubah manusia dan manusia mengubah dunia. Paulo Freire, tokoh pendidik asal Brasil yang sangat kritis mengenai pendidikan mengungkapkan, “Education does not change the world. Education changes people. People change the world”.

Demokratisasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dalam hal ini, melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa mengorbankan martabat dan dirinya.

Kehidupan demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan tindakan menghargai keberagaman potensi individu yang berada dalam kebersamaaan. Dengan demikian segala bentuk penyamarataan individu dalam satu uniformitas dan pengingkaran terhadap keunikan sifat-sifat individu bertentangan dengan salah satu prinsip demokrasi.

Baca juga: Jokowi: Dunia Dilanda Pandemi dan Perang, tapi Pendidikan Anak Jangan Terabaikan

Secara historis, istilah ini memang berasal dari Barat, namun jika dilihat dari segi makna, kandungan, nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal.

Artinya, dalam beragam macam peradaban manusia seperti Mesir, China, Persia, India, dan Arab misalnya memiliki pemikirannya sendiri dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak individu dan kemanusiaan, dan memiliki sejarahnya sendiri dalam memerangi otoritarianisme dan kediktatoran. Ini berarti jika demokrasi itu berjuang pada pembelaan hak dan martabat manusia, maka tidak dapat disangkal bahwa demokrasi merupakan gejala kemanusiaan secara universal.

Pendidikan sebagai alat penyadaran

Menurut Freire, alam semesta sebagai ruang kelasnya pendidikan demokratis, untuk dimanfaatkan sebagai proses pendidikan yang selaras dengan perkembangan zamannya baik perasaan, bahasa, maupun alam pikirannya. Freire tak henti-hentinya mencari bentuk-bentuk baru kesadaran kritis dan menggali hubungan-hubungan baru antara penindasan dalam pelbagai bidang dengan proses penyadaran yang membebaskan.

Benang merah yang menyatukan karyanya adalah kesadaran kritis sebagai penggerak emansipasi kultural sebagai nilai utama demokrasi. Situasi penindasan, salah satu akibatnya dapat melahirkan kebudayaan bisu, yakni munculnya ketidakberdayaan dan ketakutan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan sendiri. Karena itu, sikap memilih diam sering tidak hanya dianggap sebagai sikap dan perilaku santun, tetapi juga menjadi situasi khas di kelas-kelas perkuliahan dan pembelajaran lainnya.

Gagasan tersebut memberi inspirasi tentang muatan yang seharusnya ada dalam pendidikan, sekaligus sebagai landasan kesadaran kritis kita terhadap tendensi sistem pendidikan di negara-negara modern sekarang ini, khususnya di Indonesia.

Sebab pada kenyataannya, ia tidak hanya membongkar kepentingan negara dalam pendidikan, tetapi juga berbagai kepentingan ideologi yang merasuk dan mematikan kesadaran manusia. Dalam konteks ini semua ideologi mempunyai potensi hegemoni bagi kebebasan manusia yang fitrah. Bahkan agama kalau sudah menjadi alat hegemoni juga masuk dalam ketagori menindas yang berada di bawah pemandu kekuasaan.

Ilustrasi pendidikan untuk anak-anakThinkstock Ilustrasi pendidikan untuk anak-anak
Penindasan secara struktural inilah yang pada gilirannya melahirkan proses pemiskinan, baik pada lapangan ekonomi, politik, sosial budaya, maupun ideologi. Dengan demikian demoralisasi yang dilakukan oleh struktur negara melalui penyeragaman cara berfikir yang termuat dalam sistem pendidikan telah mengakibatkan suatu kondisi di mana kesadaran yang muncul dalam diri peserta didik bukanlah kesadaran kritis sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, melainkan kesadaran naif yang bertumpu pada pemikiran pragmatis.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.