KOMPAS.com - Pemerintah kian serius mematangkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terbaru, pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara". Nama tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo.
Hal-hal lainnya terkait pemindahan ibu kota negara juga terus disiapkan mulai dari penyusunan rancangan Undang-Undang, infrastruktur, dan lainnya.
Baca juga: Nama Ibu Kota Baru Nusantara, Apa Artinya?
Berikut sejumlah hal mengenai ibu kota baru Nusantara:
Dilansir dari laman resmi IKN, ikn.go.id, ada delapan prinsip dari ibu kota negara:
1. Mendesain sesuai kondisi alam
2. Bhinneka Tunggal Ika
Baca juga: Menilik Kembali Janji Jokowi dan Calon Ibu Kota Baru yang Kebanjiran
3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses
4. Rendah emisi karbon
5. Sirkuler dan tangguh
Baca juga: Dapat 56 Juta Dollar AS dari Norwegia, Benarkah Emisi Karbon Indonesia Dikatakan Turun?
6. Aman dan terjangkau
7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi
8. Peluang ekonomi untuk semua
Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Milik Sukanto Tanoto, Siapakah Dia?
Ibu kota negara disebut akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045.
Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Pada rentang 2022-2024, akan dilakukan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN).
Pemerintah akan membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR RI, dan perumahan.
Selain itu, juga meliputi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tahap awal dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal.
Disebutkan, Presiden Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.
Baca juga: Benarkah Ibu Kota Baru Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?
Selanjutnya, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi.
Pun juga akan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi priortas.
Serta, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.
Baca juga: Ini 4 Bocoran Skema Pemindahan Ibu Kota Baru, Dimulai Sebelum 2024
Membangun infratruktur dan ekosistem tiga kota, menjadi destinasi foreign direct investment (FDI) nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia.
Pada rentang tahun ini, pemerintah juga menargetkan menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Kemudian, mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler.
Pemerintah juga akan mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
Baca juga: Profil Penajam Paser Utara, Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Mengukuhkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua", dan menjadi kota terdepan dalam hal daya saing.
Lalu, ditargetkan masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik seta mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang.
Selain itu, juga akan menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.
Baca juga: Sosok di Balik Konsep Ibu Kota Negara Nagara Rimba Nusa
Berdasarkan estimasi awal, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).
Kemudian, investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.
Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.
Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Vaksin Masih Ampuh?
Disebutkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi daya gerak swasta/masyarakat dibandingkan dengan kondisi ekonomi normal.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan kebijakan fiskal dan moneter secara prudent sehingga memberikan likuiditas pasar keuangan yang cukup untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.
Kecukupan likuiditas tersebut memberi peluang bagi seluruh pelaku usaha/swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Profil Masayoshi Son, Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Berharta Rp 295,4 Triliun
Baca juga: Akan Jadi Ibu Kota Baru, Pulau Kalimantan Tak Bebas dari Gempa