Tentang Ibu Kota Baru Nusantara dan 8 Hal yang Ditawarkan, Salah Satunya Nol Persen Kemiskinan pada 2035

KOMPAS.com - Pemerintah kian serius mematangkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Terbaru, pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara". Nama tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Hal-hal lainnya terkait pemindahan ibu kota negara juga terus disiapkan mulai dari penyusunan rancangan Undang-Undang, infrastruktur, dan lainnya.

Berikut sejumlah hal mengenai ibu kota baru Nusantara:

Delapan prinsip

Dilansir dari laman resmi IKN, ikn.go.id, ada delapan prinsip dari ibu kota negara:

1. Mendesain sesuai kondisi alam

• Lebih dari 75 persen kawasan hijau di kawasan pemerintahan IKN
• 100 persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
• 100 persen konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.

2. Bhinneka Tunggal Ika

3. Terhubung, aktif, dan mudah diakses

• 80 persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
• 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi
• Kurang dari 50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara strategis pada 2030.

4. Rendah emisi karbon

• Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100 persen kebutuhan energi IKN
• 60 persen peningktan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru pada 2045
• Net zero emissions di IKN pada 2045.

5. Sirkuler dan tangguh

6. Aman dan terjangkau

• 10 kota terbaik menurut Global Liveability Index pada 2045
• Semua permukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045
• Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.

7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi

• Memperoleh peringkat very high dalam perangkat e-Gov Development Index oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
• 100 persen konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
• Lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan perangkat layanan digital.

8. Peluang ekonomi untuk semua

Ibu kota negara disebut akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045.

Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

• 2022-2024:

Pada rentang 2022-2024, akan dilakukan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN).

Pemerintah akan membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR RI, dan perumahan.

Selain itu, juga meliputi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) tahap awal dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal.

Disebutkan, Presiden Republik Indonesia akan merayakan hari ulang tahun (HUT) Ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.

• 2025-2035:

Selanjutnya, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi.

Pun juga akan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi priortas.

Serta, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals.

• 2035-2045:

Membangun infratruktur dan ekosistem tiga kota, menjadi destinasi foreign direct investment (FDI) nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia.

Pada rentang tahun ini, pemerintah juga menargetkan menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.

Kemudian, mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler.

Pemerintah juga akan mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.

• 2045 dan selanjutnya:

Mengukuhkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua", dan menjadi kota terdepan dalam hal daya saing.

Lalu, ditargetkan masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik seta mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan pada kapasitas terpasang.

Selain itu, juga akan menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.

Berdasarkan estimasi awal, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).

Kemudian, investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN.

Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN.

Disebutkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi daya gerak swasta/masyarakat dibandingkan dengan kondisi ekonomi normal.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan kebijakan fiskal dan moneter secara prudent sehingga memberikan likuiditas pasar keuangan yang cukup untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.

Kecukupan likuiditas tersebut memberi peluang bagi seluruh pelaku usaha/swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.