Contoh, berdasarkan hasil eksplorasi perusahaan di Binebas dan Bowone, menurut sumber daya terunjuk, terdapat potensi 114.700 ons emas dan 1,9 juta ons perak. Ditambah, 105.000 ons emas dan 1,05 juta ons perak berdasarkan sumber daya tereka.
Baca juga: 6 Air Terjun Eksotis di Kepulauan Sangihe, Pesonanya Menyejukkan Mata
Koordinator Jatam Merah Johansyah mengatakan, izin wilayah tambang tersebut berpotensi "menenggelamkan" pulau tersebut.
"Di pulau kecil seperti Sangihe, semuanya terbatas, air tawar terbatas, ekologi terbatas. Kalau setengah pulau jadi wilayah tambang, tenggelam itu pulau dalam kerusakan," kata Merah.
Salah seorang warga Sangihe, seorang ibu rumah tangga, Elbi Pieter, turut menyuarakan penolakan terhadap rencana penambangan emas di tempat tinggalnya.
Dia membayangkan jika perusahaan tambang beroperasi di tanah kelahirannya maka air laut akan tercemar, air minum menjadi beracun, perkebunan dan perbukitan lenyap, serta mata pencaharian penduduk yang mayoritas nelayan hilang.
"Kami tidak percaya janji-janji kesejahteraan, kami hidup bukan dari hasil perusahaan, tapi karena keringat dan kerja keras masyarakat di tempat ini," katanya.
Baca juga: Siapa Sebenarnya Sosok di Balik Perusahaan Tambang Emas Sangihe?
TMS kini tengah melakukan negosiasi pembebasan lahan dengan warga. Tanah milik warga yang terdampak tambang ditawar Rp 5.000 per meter oleh perusahaan.
Sementara itu, Manager Tambang Perusahaan TMS Bob Priyo Husodo memiliki pandangan berbeda terkait penolakan warga dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkan jika perusahaan beroperasi.
"Situasi di desa kami (lingkar tambang) aman sebenarnya, itu ada yang mempolitisir. Tapi sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendekati satu per satu (warga) untuk pembebasan lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir," kata Bob.
Bob mengakui ada warga lingkar tambang di Bowone dan Patimbas yang masih ragu dan menolak, tapi mayoritas dari mereka mendukung aktivitas tambang.
"Lalu, yang perlu ditekankan, luasnya bukan 42 ribu, tapi hanya 65,48 hektare (yang rencananya digunakan untuk pertambangan). Jadi tidak akan mengganggu dan berdampak seperti yang disebut-sebut. Kami menilai ada politisasi di sini," ujar Bob.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.