Kompas.com - 06/05/2021, 17:03 WIB
Ilustrasi STNK Shutterstock/Muh. ImronIlustrasi STNK

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali merilis kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor.

Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu membayar denda yang dibebankan ketika telat membayar pajak.

Kabid Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jateng Johan Hadiyanto mengatakan, kebijakan ini berlaku mulai Kamis (6/5/2021).

"Kebijakan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dihapus mulai 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2021," ujar Johan saat dihubungi Kompas.com, Kamis, (6/5/2021).

Baca juga: Viral Video Kecelakaan Tunggal di Tol Pemalang-Batang, Mobil Ditembus Besi Pembatas Jalan

Ia menjelaskan, kebijakan ini berlaku untuk seluruh kendaraan, tidak hanya motor atau mobil saja.

Untuk mengecek apakah kendaraan Anda sudah jatuh tempo untuk membayar pajak, maka pemilik kendaraan dapat melihat tanggal yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu ada di STNK dan notice pajak, tertera jatuh tempo," lanjut Johan.

Menurutnya, untuk mengurus keterlambatan pembayaran pajak ini bisa langsung mengunjungi ke kantor Samsat terdekat.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Pajak Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X