Kudeta yang dilakukan secara tiba-tiba ini pun mengejutkan beberapa pengamat, dan menunjukkan bahwa militer telah memegang kekuasaan secara signifikan.
Pada 2008, pihak yang berkuasa merancang sebuah konstitusi dengan mengalokasikan 25 persen kursi legislatif untuk militer.
Militer juga memiliki wewenang untuk mengontrol kementerian utama, seperti pertahanan dan urusan dalam negeri, serta hak veto pada masalah-masalah konstitusional.
Baca juga: Respons PBB soal Penahanan Suu Kyi, Kecam Militer Myanmar
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan militer Myanmar. Selain Suu Kyi, sejumlah politikus Partai National League for Democracy (NLD) ikut ditangkap - #Global #VideoKompas pic.twitter.com/QzFR6Uv3Xv
— Kompas.com (@kompascom) February 1, 2021
Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan, kudeta merupakan sebuah misteri nyata.
"Mereka menulis konstitusi yang baru saja mereka gulingkan. Itu memberi mereka kekuatan yang sangat besar, kekuatan ekonomi, kekuatan politik," kata dia.
"Jadi bagaimana dan mengapa mereka membatalkan konstitusi mereka sendiri, itu sungguh luar biasa," tambahnya.
Baca juga: Deretan Kontroversi Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Kudeta Myanmar
Menurut dia, tindakan kudeta tersebut sangat merusak dan terjadi pada saat banyak warga Myanmar berada dalam kesulitan ekstrem akibat virus corona.
"Orang-orang Myanmar telah melalui begitu banyak hal. Mereka telah hidup melalui puluhan tahun pemerintahan militer yang brutal. Mereka sedang melalui pandemi," jelas dia.
"Perekonomian berada dalam kondisi yang sulit bagi banyak orang. Sangat tidak adil bagi mereka untuk harus melewatinya sekarang," lanjutnya.
Baca juga: Imbas Lockdown, Warga Miskin Myanmar Konsumsi Tikus dan Ular
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.