Dicky menjelaskan, apabila sudah ada izin penggunaan dari instansi terkait, dalam hal ini BPOM, maka vaksin dapat diberikan kepada masyarakat.
Dimulai dari sekarang, sarannya, pemerintah mulai menyusun masyarakat mana saja yang mendapat prioritas menerima vaksin.
"Dari sekarang harus disusun nanti ketika diberikan tentu prioritas pertama adalah tenaga kesehatan kemudian pekerja esensial yang melayani masyarakat," katanya lagi.
Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui soal OTG pada Covid-19
Namun, terang dia, alangkah baiknya jika para pemimpin daerah dan pejabat memberi contoh pemberian vaksin.
"Dan penggunaan vaksin ini harus diberikan contoh oleh para pejabat publik. Jadi kan misalnya dari mulai pimpinan tertinggi sampai kepala-kepala daerah, harusnya jadi contoh," papar Dicky.
Menurutnya, negara-negara lain di dunia juga menerapkan hal yang sama dengan para pemimpin menjadi contoh pertama yang mendapat vaksin.
Baca juga: Anies Baswedan dan Daftar Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang Positif Covid-19