Kontroversi Ormas dan Fenomena Post-Truth di Era Reformasi

Kemajuan teknologi informasi dan segala kemudahaan yang ditawarkan perlu kita cermati secara kritis dan reflektif karena khususnya dalam konteks politik Indonesia ruang-ruang virtual kerap digunakan secara intensional untuk mencari legitimasi sosial.

Agus Suwigyo menjelaskan bahwa fenomena post-truth atau pascakebenaran menghadirkan jenis fakta atau suatu peristiwa yang kebenarannya dapat dimanipulasi kebenarannya. Ia memaknai post-truth sebagai iklim politik yang mengandalkan emosi sehingga mengalahkan objektivitas dan rasionalitas kebenaran.

Turunan dari post-truth adalah berita hoaks yang ditujukan untuk menyasar kategori sosial tertentu guna memfasilitasi ketidaksukaan mereka atas kelompok elit politik tertentu. Hoaks banyak disebarkan melalui media sosial untuk mengintensifkan ketegangan sosial dan menimbulkan konflik-konflik di masyarakat.

Dengan mengonsumsi hoaks tanpa filter, daya kritis masyarakat tidak berfungsi dengan baik karena yang terjadi adalah mereka akan enggan melakukan fact-checking dan hanya akan mengonsumsi konten yang sesuai dengan harapan mereka meskipun fakta berbicara sebaliknya.

Dengan kata lain kepercayaan pribadi jauh lebih penting dari fakta yang ada.

Bahayanya, post-truth kerap dimanfaatkan oleh politisi populis untuk mengaduk-aduk emosi masyarakat dengan konten-konten provokatif hanya demi mendapatkan legitimasi sosial untuk meraih kekuasaan.

Lagi menurut Haryatmoko, sentimen keagamaanlah yang paling sering digunakan untuk keperluan post-truth karena keyakinan adalah basis utamanya.

Shelley E. Taylor mendukung dengan mengatakan bahwa aspek religiusitas kerap dimanfaatkan sebagai coping strategy untuk membantu individu secara psikologis keluar dari situasi sulit, termasuk dalam politik.

Kerumunan dalam penyambutan RS dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan merupakan contoh nyata dari fenomena post-truth karena pengabaian protokol kesehatan. Risiko penyebaran virus covid-19 sebagai fakta dinomorduakan.

Kesimpulannya, jika pemerintah tidak melakukan upaya strategis untuk menangani fenomena post-truth, secara potensial hal tersebut akan berkembang menjadi permasalahan sosial lainnya seperti intoleransi, terorisme, dan lain sebagainya.