Mulai Hari Ini Diperpanjang, Mari Ingat Kembali Aturan PSBB Transisi di Jakarta...

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung 26 Oktober-8 November 2020.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Minggu (25/10/2020), keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020.

PSBB transisi ini tetap diperpanjang meski Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut terjadi pelandaian kasus infeksi virus corona di Jakarta dalam dua pekan terakhir.

Sejumlah indikator yang digunakan di antaranya adalah rata-rata persentase kasus positif dalam sepekan terakhir ada pada 9,9 persen dengan rasio tes 5,8 per 1.000 penduduk.

Rata-rata okupansi tempat tidur isolasi dalam dua pekan terakhir juga cenderung menurun, dari 64 persen pada 12 Oktober menjadi 59 persen pada 24 Oktober.

Begitu juga dengan okupansi tempat tidur ruang ICU, pada 12 Oktober angkanya ada di 68 persen, lalu pada 24 Oktober turun menjadi 62 persen.

Baca juga: PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

Untuk itu, semua masyarakat di Jakarta diharapkan melanjutkan pola hidup dan aktivitas sesuai dengan aturan yang diberlakukan di masa PSBB transisi.

Apa saja aturan PSBB transisi di Jakarta?

Berikut ini aturan yang perlu diingat kembali selama menjalani PSBB transisi, sebagaimana dirangkum dalam artikel Kompas.com pada 12 Oktober 2020:

1. Sekolah

Seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah belum diperbolehkan digelar secara tatap muka.

Baca juga: Perda Covid-19 Belum Diundangkan, DPRD DKI Tak Ikut Bahas Perpanjangan PSBB Transisi

2. Perkantoran

Perkantoran yang bergerak di sektor esensial diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

Adapun, 11 sektor esensial meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Sementara, untuk perkantoran di sektor non-esensial diperbolehkan buka dengan maksimal 50 persen kapasitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Perusahaan juga diminta memberlakukan sistem kerja shifting, antarshift diberi jeda waktu selama 3 jam.

Ditambah dengan melakukan pendataan pengunjung, mulai dari nama, NIK, nomor ponsel, dan waktu kedatangan.